TINGKAT partisipasi pemilih setiap kali pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, trennya cenderung turun kurun tiga periode terakhir. Menghadapi Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum setempat mempunyai tugas cukup berat agar tingkat partisipasi bisa mencapai target di atas 75%.
"Kalau melihat data partisipasi pemilih, setiap Pilkada di Cianjur memang angkanya ada kecenderungan turun setiap periode," kata Divisi Sosialisasi, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman, kepada Media Indonesia, Rabu (13/11/2019).
Berdasarkan catatan KPU Kabupaten Cianjur, pada Pilkada 2006 angka partisipasi pemilih di kisaran 70%, kemudian pada Pilkada 2010 turun di kisaran 60%. Angkanya kembali turun pada Pilkada 2015 di kisaran 56%.
"Memang cukup berat juga tugas kami di KPU untuk mendongrak partisipasi pemilih, khususnya setiap kali Pilkada," tegasnya.
Namun jajaran KPU cukup berbangga karena pada Pemilu 2019 lalu, angka partisipasi pemilih berada di kisaran 75,52%. Angka itu akan dijadikan patokan mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilkada 2020.
"Ya, sejauh ini kami selalu berupaya maksimal agar angka partisipasi pemilih itu selalu meningkat. Atau paling tidak mempertahankan angka pada pesta demokrasi sebelumnya," jelas Rustiman.
Di balik upaya mendongrak angka partisipasi pemilih, Rustiman mengaku, belum maksimalnya anggaran penyelenggaraan yang dialokasikan Pemkab Cianjur. Dari pengajuan awal dana hibah yang disodorkan KPU sebesar Rp83 miliar, Pemkab Cianjur hanya sanggup menyediakan sekitar Rp74 miliar.
"Anggaran sekarang kalau bisa dikatakan tidak optimal. Salah satu upaya mendongkrak partisipasi itu dengan cara sosialisasi yang gencar. Kondisi itu harus juga ditopang dengan anggaran. Tapi kenyataannya, anggaran dana hibah Pilkada ada pengurangan dari ajuan awal sebesar Rp83 miliar," tutur Rustiman.
Rustiman mengaku sudah menegaskan ke Pemkab Cianjur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berapa pun anggaran yang dihibahkan akan diterima. Artinya, pelaksanaan Pilkada tentu akan berjalan sesuai tahapannya. Kalau terjadi kekurangan yang sifatnya teknis, KPU enggan disalahkan akibat tidak optimalnya anggaran.
"Jangan salahkan kami kalau nanti terjadi kekurangan-kekurangan, utamanya upaya mendongkrak angka partisipasi pemilih. Pada konteks normatif, hasil akan berbanding lurus dengan anggaran," bebernya.
Rustiman tak memungkiri mendongrak tingkat partisipasi pemilih bukan hanya tugas KPU saja sebagai penyelenggara. Tapi juga butuh bantuan dari berbagai elemen lainnya.
"Kami tak bisa mengklaim sendiri hasil angka partisipasi yang sudah diperoleh. Ada peran serta elemen lainnya. Memang, secara ideal angka partisipasi pemilih juga tak bisa diukur dari besar atau kecilnya anggaran karena ada peran serta pihak lain. Tapi setidaknya anggaran juga akan menentukan karena berkaitan dengan sosialisasi," ungkapnya.
baca juga: Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, 5 Polisi Luka-Luka
Pun menghadapi Pilkada 2020 nanti, lanjut Rustiman, saat anggaran tidak terlalu optimal, maka peran serta Pemkab Cianjur diharapkan bisa dimaksimalkan untuk sosialisasinya kepada masyarakat. Dengan begitu maka angka partisipasi pemilih akan ikut terdongkrak sesuai harapan.
"Harapannya tentu nanti bisa terlaksana Pilkada yang sukses, aman, dan damai," pungkasnya. (OL-3)
