Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PELUANG Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, makin sempit karena DPC PDIP Surakarta hanya mendukung Achmad Purnomo-Teguh Prakosa yang akan bertarung pada pilkada serentak 2020.
Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dengan tegas mengatakan tidak ada nama atau pasangan lain yang diajukan DPC kepada DPP PDIP, selain nama pasangan bakal calon Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Ia enggan berandai-andai terkait jika nantinya keputusan DPP berbeda dengan DPC.
Jika kemudian muncul nama pasangan lain yang berbeda dengan yang diajukan DPC, ia menilai DPP PDIP telah melanggar peraturan PDIP Nomor 24/2017 tentang Proses Penjaringan dan Penyaringan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah.
"Mengacu pada peraturan partai Nomor 24/2017, yang diusulkan DPC hanya sepasang. Dan hal itu sebagai tindak lanjut dari arus bawah, mulai anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, hingga DPC. Yang keluar adalah nama Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Nama itulah yang saya bawa ke DPP," tegas Rudy, kemarin.

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani
Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Rudy yang hingga kini masih menjabat Wali Kota Surakarta menuturkan, proses penjaringan tertutup yang memunculkan nama Achmad Purnomo-Teguh Prakosa mengacu kepada peraturan PDIP Nomor 24/2017. Hal tersebut sebagai penghargaan bagi DPC di seluruh Indonesia yang pada pemilihan legislatif April lalu memperoleh suara 25%.
"Dari proses penjaringan tertutup, yang keluar kemudian hanya satu pasang, yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Jika kemudian ada yang lain mendaftar lewat DPD dan DPP (PDIP), saya tidak tahu dan tidak mengikuti," katanya.
Ia juga menyatakan, tugasnya sebagai pimpinan DPC sudah selesai seusai mengirimkan nama pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa kepada DPP PDIP. Oleh karena itu, ia tidak akan menggubris siapa yang mendaftar lewat DPD atau DPP PDIP.
"Peraturan (penjaringan) pada pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada 2005, 2010, dan 2015 yang menggunakan penjaringan terbuka," ujarnya. (LD/YH/TB/BY/DW/N-1)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved