Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Kendati terpapar covid-19, Pramono menegaakan, persiapan penyelenggaraan Pilkada yang tinggal hitungan bulan tidak terganggu. Ia mengatakan tetap melaksanakan tugas dari rumah.
"KPK mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan hartanya dan akan melanjutkan pencalonannya, agar segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK."
Data Pemilu 2019 sebelumnya jumlah pemilih kelompok umur milenial semakin mendominasi. Suara kelompok milenial ini sangat sexy dan menjadi perebutan para kontestan Pilkada.
Pilkada yang rencananya akan dihelat pada Desember depan masih dilingkupi dengan suasana pandemi covid-19.
Menko Polhukam Mahfud MD tidak keberatan dengan sindirian politikus Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyebutkan negara ini menganut cukongkrasi karena 82% calon kepala daerah dibiayai cukong
KPU akan membuat regulasi yang mengikat agar para pasangan calon (paslon) yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dapat dikenai sanksi.
Permohonan tersebut diselesaikan 1 Bawaslu provinsi, 52 Bawaslu kabupaten, dan 10 Bawaslu kota. Baik dari sengketa pencalonan perorangan maupun calon yang diusung partai politik.
Rapat koordinasi khusus menyepakati larangan pengumpulan massa di seluruh tahapan Pilkada 2020.
"Kita betul-betul melihat apakah nanti kampanye hanya di ruangan saja dengan jumlah terbatas dan seterusnya, saya pikir itu akan segera kita umumkan sebelum tanggal 23,”
Negara harus menjamin, mengutamakan dan memastikan keselamatan nyawa setiap warga negara.
Bila tahapan pilkada tidak mampu memberi kepastian keamanan dari ancaman penyebaran Covid-19, secara tidak langsung akan mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial
Bila tidak ada larangan maka dikhawatirkan dapat mengakibatkan penularan covid-19.
Permohonan sengketa akan kembali mengalir pacsapenetapan pasangan calon pada 23 September mendatang.
Perppu diperlukan secara regulasi, sebab dalam PKPU No.6/2020 tentang tidak mengatur tegas sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Evaluasi yang dimaksud bukan hanya sekedar bersifat administratif, tetapi juga mengukur seberapa taat proses penyelenggaraan Pilkada terhadap protokol kesehatan.
Seluruh peserta rapat menyepakati perlu ketegasan dan konsistensi penindakan pelanggaran dalam rangka penegakan hukum.
Kerumunan massa saat tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) merupakan cerminan euforia yang sulit dikendalikan.
Simulasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) elektronik melibatkan petugas PPS dan PPK. Ini penting untuk menguatkan pemahaman penyelenggara ad hoc atas sistem yang baru.
Pelanggaran terhadap protokol kesehatan berpotensi kembali terjadi saat kampanye bakal calon kepala daerah yang akan dimulai pada 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.
KPU Riau tetap mengizinkan diadakan konser musik selama Pilkada namun hanya dibatasi 100 orang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved