Pekan Depan Luhut Akan Umumkan Mekanisme Pilkada 2020

SEJUMLAH pihak mengusulkan agar penyelenggaraan Pilkada 2020 kembali ditunda guna mencegah penyebaran covid-19. Penyelenggaraan ini diperkirakan berpotensi memunculkan klaster baru karena masyarakat akan sulit menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah telah membahas terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Dia pun berjanji akan mengumumkan mekanisme pelaksanaannya sebelum 23 September 2020 mendatang.

“Tanggal 23 ini kan critical time karena pengumuman calon pasangan, jadi kita tidak mau itu jadi klaster baru. Kita betul-betul melihat apakah nanti kampanye hanya di ruangan saja dengan jumlah terbatas dan seterusnya, saya pikir itu akan segera kita umumkan sebelum tanggal 23,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jumat (18/9).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengaku telah mendapat sejumlah laporan terkait penyelenggara Pilkada yang dinyatakan positif covid-19. Dia menuturkan bahwa pihak-pihak yang telah melapor merupakan orang tanpa gejala (OTG) dan sedang melakukan isolasi mandiri.

Baca juga : Desak Pilkada Ditunda, Perludem: Nyawa Rakyat yang Utama

“Kalau seandainya nanti ada perkembangan seperti perubahan panas tubuh meningkat, penciumannya sudah mulai tidak dirasakan lagi, tentu ini hal yang harus kita lakukan untuk dirawat di rumah sakit covid-19 yang telah dirujuk oleh Kemenkes,” tuturnya.

Menurut Doni, sejauh ini situasi masih dalam batas pengendalian meski pada 4 dan 6 September 2020 lalu telah terjadi banyak kerumunan yang dilakukan oleh calon peserta Pilkada. Tim Satgas pun bekerja sama dengan Menko Polhukam, Mendagri, dan sejumlah pejabat lain, hingga pimpinan daerah untuk bekerja sama dalam memberikan peringatan guna mencegah penyebaran covid-19.

“Bagaimanapun juga masalah keselamatan kesehatan adalah hal yang menjadi prioritas. Kegiatan Pilkada itu penting tapi juga diingat bahwa ada risiko yang tentunya harus kita dapatkan manakala kita tidak patuh. Selama semua mengikuti dan menaati ketentuan yang ada, tidak ada kerumunan, maka potensi terjadinya penularan akan berkurang dan itu yang kita harapkan bersama dengan semua pihak baik di pusat maupun di daerah,” tandasnya. (OL-7)