Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Mengenai sikap Partai Demokrat, ia menegaskan bahwa pihaknya menolak adanya Dewan Pengawas KPK dalam undang-undang barunya.
Presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendesak penerbitan perppu maupun menempuh langkah judicial review UU KPK.
Presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendesak penerbitan perppu maupun menempuh langkah judicial review UU KPK.
Siti menyebut penganiayaan yang menimpa anaknya saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (24/9) lalu.
Sejumlah Tokoh Nasional berharap Presiden mengoreksi revisi UU KPK inisiatif DPR dan tetap menguatkan komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak.
Keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak.
Ngabalin mengatakan, Presiden bukan mau mengulur-ngulur waktu agar RUU tersebut bisa segera disahkan.
“Perppu tak mudah dikeluarkan karena dasarnya tidak sekadar subjektivitas presiden, tapi ada kondisikondisi objektif, yakni kegentingan memaksa.”
Perppu KPK, ujar Irman, akan menjadi bola liar yang potensial dipakai parlemen untuk mendorong uji materi terhadap Perppu tersebut.
KPK bersikap pasif soal tarik-ulur wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu KPK yang ramai diperdebatkan.
Akan terjadi tumpang tindih hukum jika Presiden Jokowi menerbitkan perppu ketika proses di MK tengah berjalan.
Perppu KPK akan menaikkan wibawa Jokowi karena menunjukkan komitmennya untuk memperkuat komisi antirasywah dan mewujudkan visi pemerintahan yang bersih
"Perppu menjadi hak subjektivitas Presiden ketika ada kegentingan yang memaksa bahwa sebuah aturan tidak ada atau tidak memadai," kata Refly Harun di Jakarta, Rabu (2/10).
Istana meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden terkait Perppu UU KPK
Meski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Syarat penerbitan Perppu tidak lah dilakukan secara serampangan tetapi perlu memenuhi syarat konstitusional
Perppu terkait UU lembaga antirasuah bisa menjadi preseden kurang baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Perppu KPK sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan perjuangan memberantas rasuah.
Gelombang protes di berbagai daerah oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat itu merupakan kondisi yang mendesak yang harus direspons dengan segera oleh Presiden.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved