Jumat 04 Oktober 2019, 14:08 WIB

Ngabalin Yakin Presiden tidak Buru-Buru Terbitkan Perppu KPK

Ngabalin Yakin Presiden tidak Buru-Buru Terbitkan Perppu KPK

MI/Bary Fathahillah
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin

 

KANTOR Staf Presiden (KSP) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terburu-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   

"Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan kan? Jadi kasih ruang, waktu, tidak akan ada masalah. Insyaallah," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Jumat (4/10).    

Presiden Jokowi, kata Ngabalin, memandang demonstrasi besar-besaran itu terjadi karena adanya keinginan menghukum pejabat yang mengapitalisasi pangkat dan jabatannya untuk memperkaya diri dan memperkaya orang lain dengan cara merampok dan mencuri harta negara.       

Karena itu, sejak awal Presiden memberikan penegasan kalau momentum revisi UU Nomor 30 tahun 2002 itu adalah momentum memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pintu gerbang dari sebuah pemberontakan besar itu adalah korupsi. Oleh karena itu, Presiden meminta agar lembaga KPK itu harus memiliki asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan," ujar Ngabalin.    

Baca juga: Lima Karyawan PTDI Curi Onderdil Senilai Rp5,3 Miliar

Ia memberikan contoh pada kasus mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah yang tidak mendapat kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

"Bahkan sampai meninggal dunia, (tidak mendapat kepastian hukum). Mereka terus dibuat menjadi tersangka bertahun-tahun, itu sama saja dengan membuat orang hidup segan, mati tak mau. Masuk lorong keluar lorong, masuk mal keluar mal dengan satu hukuman yang luar biasa," ujar Ngabalin.        

Mengenai demonstrasi mahasiswa terkait rancangan undang-undang yang mau disahkan DPR, Ngabalin mengatakan, Presiden bukan mau mengulur-ngulur waktu agar RUU tersebut bisa segera disahkan.    

Ia menambahkan, Presiden tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena dia akan terus mendengar dan membicarakannya dengan dialog. "Mulai hari ini dan hari yang akan datang, dialog itu menjadi satu pembelajaran penting yang sedang dilakukan Presiden," ujar Ngabalin.        

Dia mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran pendidikan berdemokrasi serta pencerahan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada mahasiswa. "Presiden selalu membuka ruang Istana untuk siapa saja yang mau datang. Bahkan kalau perlu hingga antre sekalipun. Paling tidak dalam pertemuan itu Presiden akan bisa memberikan pencerahan," ujar Ngabalin. (X-15)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kantor dan Rumah Dinas Edhy Prabowo Digeledah

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 28 November 2020, 01:45 WIB
Sehari setelah disegel, kantor Menteri Kelautan dan Perikanan serta rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V digeledah...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Terkait Izin Pembangunan RS KPK Tangkap Wali Kota Cimahi

👤 Utami 🕔Sabtu 28 November 2020, 01:40 WIB
Penyidik KPK menyita uang senilai Rp425 juta dan dokumen keuangan rumah sakit. Selain Wali Kota Cimahi, turut ditangkap pejabat pemkot dan...
MI/Susanto

Toleransi Wali Songo Teladan Nilai Kebangsaan

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 28 November 2020, 01:35 WIB
SIKAP toleransi yang diajarkan Wali Songo harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan di masa kini dan akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya