KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap pasif soal tarik-ulur wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu KPK yang ramai diperdebatkan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan komisi antirasuah tetap fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi.
"Fokus kami melaksanakan tugas. Mengenai perdebatan penerbitan Perppu kami menyerahkan ke Presiden. Kami menunggu putusan finalnya saja," kata Febri di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/10) malam.
Seperti diberitakan, pegiat antikorupsi terus mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK yang disahkan DPR. Di sisi lain, DPR memberi sinyal penolakan Perppu dan mempersilakan publik menggunakan jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk menggugat.
Baca juga: Posisi Tawar Jokowi Tinggi untuk Terbitkan Perppu KPK
Febri menegaskan KPK tidak ikut campur dalam perdebatan tarik-ulur Perppu tersebut. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan polemik itu.
Ia mengatakan saat ini ada yang jauh lebih penting yang dapat dilakukan KPK yaitu memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi seperti penindakan dan pencegahan terus berjalan.
"Jika Presiden ingin menyelamatkan pemberantasan korupsi dan memutuskan ingin menerbitkan Perppu atau tidak, atau melalui sarana-sarana yang lain, KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi. Jika Presiden akan mempertimbangkan untuk menerbitkan, silakan saja," ujarnya.(OL-4)
