Berita Terbaru Pergub Hari Ini

Pergub ASN Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu Diteken Gubernur Pramono

Fasilitas angkutan umum di Jakarta sebenarnya sudah 91% terkoneksi.

Bukan hanya Kenaikan HET, Revisi Pergub Elpiji Merinci Penerima Gas Subsidi di Jakarta

Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.

Komisi B DPRD DKI Jakarta Minta Revisi Pergub Tentang Gas Elpiji 3 kg

Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan kuota pada tahun 2025 sebanyak 409.244 Metrik Ton (MT) atau 136.414.66 tabung dapat tepat sasaran.

Izin Poligami ASN di Jakarta, Wibi Andrino: Ini Bisa Timbulkan Masalah Besar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan kritik terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang mengatur izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

2024, Bali Pungut Tarif Khusus untuk Penanganan Sampah dan Pelestarian Budaya

PEMPROV Bali akan memberlakukan pungutan khusus terhadap setiap wisatawan asing yang masuk ke Bali yang akan diperuntukkan khusus bagi penanganan sampah dan pelestarian budaya di Bali.

LPBI NU DKI Bedah Aturan Zona Bebas Air Tanah

Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah perlu dirombak total. Ini karena aturan itu dinilai minim partisipasi masyarakat saat penyusunannya.

Pemprov NTT Cabut Pergub Tata Kelola TN Komodo

PEMPROV NTT mencabut peraturan gubernur yang mengatur tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Instruksikan Rapat Komite Sekolah Dihentikan

Pergub harus menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah

Fortusis Desak Ridwan Kamil Keluarkan Pergub Sekolah Gratis di Jabar

PROVINSI lain semisal Banten, DKI Jakarta, Jateng, dan Jatim sudah melaksanakan sekolah gratis dan gubernurnya berani mengeluarkan Pergub, cuma Jabar yang belum.

Lukmanul Hakim Dorong Anies Terbitkan Pergub Link and Match

Anggota Komisi C DPRD DKI ini mendorong semua perusahaan, baik BUMD, BUMN maupun swasta di Jakarta, juga menerapkan program link and match dengan dunia pendidikan. 

Ribuan Aturan Daerah Tabrak UU Cipta Kerja

Kendati sejumlah kewenangan ditarik ke pusat, pemerintah daerah mendukung UU Cipta Kerja demi kesinambungan perekonomian daerah.

Pergub 70/2021 Anies Jembatani Kekosongan Aturan Perhimpunan Pemilik Rusun

Dalam perjalanannya  PPPSRS timbul permasalahan hukum hingga dicabutnya keabsahan karena segelintir penghuni atau pedagang melakukan gugatan.

Gubernur DKI Jakarta Terbitkan Pergub Penataan Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Pantai Kita dan Pantai Maju.

ORI Dalami Laporan Soal Pergub DIY No.1/2021 Hambat Hak Politik

OMBUDSMAN mendalami laporan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta terkait dugaan maladministrai dalam penerbitan Pergub DIY No.1/2021 karena menghambat hak politik warga negara.

Disomasi 39 Elemen Masyarakat, Sri Sultan Merasa Serba Salah

Sri Sultan pun berpendapat, dirinya lebih baik menghadapi gugatan di PTUN sehingga dia dapat melaksanakan putusan pengadilan.

Peraturan Uji Emisi Menuai Pro Kontra

Hal ini tentu membuat khawatir sebagian warga DKI Jakarta, khususnya pengguna kendaraan, terutama kendaraan yang berusia lebih dari 3 tahun.

Pembakaran Lahan oleh Masyarakat Berisiko Tinggi Picu Karhutla

"Aturan hukum tersebut memerlukan pengawasan yang ketat karena api tidak bisa dipastikan hanya berdampak pada satu titik lahan saja," ujar Sadino

Anies Wajibkan Perusahaan Lapor Dinkes Jika Ada Kasus Covid-19

Ketentuan itu tercantum dalam pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian covid-19.

Pergub Baru Atur Sanksi Perusahaan yang Tutupi Kasus Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan peraturan gubernur baru untuk mengakomodasi sejumlah rencana sanksi baru bagi pelanggar PSBB Transisi

Aturan Denda Progresif Segera Terbit

Aturan denda itu nantinya tertuang dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting