Pemerintah Lampung Luncurkan Pergub Perdamaian Pertama di Indonesia

KEBERAGAMAN menjadi kekuatan dan juga pemicu masalah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung. Karena itu, ChildFund International di Indonesia (ChildFund) dengan dukungan Uni Eropa menghadirkan Proyek Penguatan Kohesi Sosial (SSCP) guna mendorong pembangunan perdamaian yang berfokus pada pemuda. 

Inisiatif tersebut berhasil melahirkan satu-satunya regulasi perdamaian tingkat provinsi pertama di Indonesia, yakni Peraturan Gubernur Lampung No. 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penguatan Ikatan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial.

Dalam sosialisasi dan gelar wicara tentang pergub ini, yang berlangsung pada 22 Juli 2025, Country Director ChildFund International di Indonesia Husnul Maad menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen ChildFund International di Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, tangguh dan damai. 

Baca juga : Dorong Upaya Rekonsiliasi untuk Perdamaian di Papua

“Dengan berakhirnya SSCP, bukan berarti gerakan dan semangat perdamaian menjadi padam. Melalui program ini, kita dapat belajar, terinspirasi dan terus memperkuat kerja-kerja kolektif di tingkat akar rumput sebagai wujud penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial, yang berfokus pada keterlibatan orang-orang muda. Selain itu, upaya luar biasa telah ditempuh dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang pencegahan dan penanganan konflik dengan fokus pada ikatan sosial. Pergub ini merupakan satu-satunya di Indonesia dengan fokus ikatan sosial,” jelas Husnul Maad.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M Firsada, yang mewakili Gubernur Lampung pada acara ini mengatakan bahwa Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial. 

“Pencegahan konflik sangat penting karena dapat meminimalisir kekerasan, membangun lingkungan yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi orang-orang muda. Dengan mencegah konflik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat konflik sosial yang ada. Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiasi program dari ChildFund Indonesia karena peran dan dukungan masyarakat, khususnya orang-orang muda, sangatlah penting dalam pencegahan konflik serta menciptakan lingkungan yang kondusif,” jelasnya.

Baca juga : Setelah 30 Bulan, Proyek Penguatan Kohesi Sosial Dukungan Uni Eropa Resmi Berakhir

Pelaksanaan Proyek Penguatan Kohesi Sosial di Lampung dilakukan oleh mitra ChildFund di Indonesia, yaitu Yayasan Pembinaan Sosial Katolik (YPSK), dan melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan provinsi. 

Program yang berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan ini berjalan selama 30 bulan sejak 1 Februari 2023 hingga 31 Juli 2025. Untuk mencapai tujuan, ragam kegiatan tercakup dalam inisiatif ini, antara lain pembinaan sekolah dan organisasi pemuda, serta pengembangan Modul Pendidikan Perdamaian Ulun Lampung dalam bentuk cetak dan gim daring melalui www.ulunlampung.com. 

Seluruh pendekatan ini berlandaskan nilai-nilai budaya lokal, yakni Piil Pesenggiri, yang merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung dalam bermasyarakat, serta mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender, keberagaman dan inklusi sosial (GEDSI).

Project Manager SSCP ChildFund International di Indonesia Candra Dethan menyatakan bahwa penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial yang menjadi tema besar SSCP ini merupakan proses kolaborasi panjang dari berbagai pihak. 

Tidak hanya kelompok masyarakat, tapi juga pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, termasuk akademisi. 

“Lahirnya pergub ini tidak lepas dari pendekatan SSCP yang telah berjalan dengan baik, partisipatif dan inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok agama dan suku yang ada di Provinsi Lampung. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya mempromosikan perdamaian dan kesepahaman di masyarakat dan bisa menjadi contoh bagi proyek-proyek lain yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan keharmonisan,” ujar Candra Dethan.

Melalui sosialisasi Pergub Lampung No. 18 Tahun 2025, ChildFund International di Indonesia bersama berbagai mitra lintas sektor berharap dapat memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pencegahan konflik, serta mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga perdamaian dan memperkuat kohesi sosial. 

“Semoga terobosan ini bisa kita perluas ke seluruh Indonesia karena perdamaian memiliki arti yang lebih jauh dari sekedar meredam konflik, tetapi juga menjadikannya sebagai fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan. Kami berharap seluruh lapisan masyarakat, bisa hidup lebih damai dengan meningkatkan pencegahan dan resolusi konflik melalui praktik-praktik baik berbasis budaya dan berfokus pada peran orang muda,” tutup Husnul Maad. (Z-1)