Revisi Pergub Peningkatan KJMU, DPRD Sebut Agar Menjangkau Semua Kampus 

ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin meminta Gubernur Pramono Anung merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 101 Tahun 2021 terkait bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar dapat menjangkau semua kampus.

Dina di Jakarta, Kamis, mengatakan, regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi pendidikan tinggi di Jakarta.

"Pergub tersebut sudah tidak relevan lagi. Seharusnya, DKI Jakarta juga menjangkau mahasiswa tidak mampu yang mengenyam pendidikan di kampus terakreditasi B maupun C," katanya melalui keterangannya, dikutip Rabu (3/9).

Baca juga : Pergub KJMU Mesti Direvisi untuk Jangkau Seluruh Kampus

Pergub tersebut, lanjut dia, hanya memberikan akses bantuan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di kampus dengan akreditasi A.

Menurut dia, keberhasilan akademik tidak hanya dihasilkan dari kampus berakreditasi A karena kampus dengan akreditasi B maupun C juga memiliki mahasiswa berprestasi yang berhak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.

"Tidak hanya kampus terakreditasi A saja yang dapat menghasilkan mahasiswa berprestasi, tapi kampus lainnya juga mendapatkan hak yang sama," ujarnya.

Baca juga : P3D DKI Diimbau Buka Pelatihan Mendekor Bunga dan Ukir Styrofoam

Dina berpendapat kebijakan yang terlalu membatasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Padahal, tujuan utama KJMU adalah memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik.

Menurut dia, revisi Pergub ini sangat penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi di Jakarta, terutama bagi mahasiswa yang menghadapi hambatan finansial.

Dengan aturan yang lebih inklusif, Pemprov DKI bisa memastikan bahwa tidak ada anak Jakarta yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi atau status akreditasi kampus.

"Kalau Pergub ini direvisi, maka KJMU bisa lebih tepat sasaran dan menyentuh lebih banyak mahasiswa yang memang membutuhkan," katanya.

Dina berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera meninjau kembali regulasi tersebut, sehingga KJMU benar-benar menjadi program pro-rakyat yang berkeadilan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Jakarta secara menyeluruh.

Diketahui, mahasiswa pemilik KJMU akan mendapatkan bantuan total sebesar Rp 9 juta per semester. Angka ini sudah termasuk uang saku untuk mahasiswa sebesar Rp750.000 per bulan.

Bantuan yang ditransfer langsung ke rekening Bank Jakarta (Bank DKI) penerima hanyalah uang saku saja, sedangkan uang kuliah akan ditransfer langsung Pemprov Jakarta ke kampus masing-masing. (Far/P-3)