Pergub KJMU Mesti Direvisi untuk Jangkau Seluruh Kampus

ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin meminta Gubernur Pramono Anung merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 101 Tahun 2021 yang mengatur bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Revisi tersebut agar KJMU dapat menjangkau semua kampus.

Menurut Dina, regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi pendidikan tinggi di Jakarta. "Seharusnya, DKI Jakarta juga menjangkau mahasiswa tidak mampu yang mengenyam pendidikan di kampus terakreditasi B maupun C," papar Dina, dikutip Kamis (28/8).

Dina menyebut Pergub itu hanya memberikan akses bantuan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di kampus dengan akreditasi A. Padahal, keberhasilan akademik tidak hanya dihasilkan dari kampus berakreditasi A. 

Baca juga : Wacana Ragunan Malam, Jangan Cuma Kejar Sisi Pariwisata

Ia menandaskan kampus dengan akreditasi B maupun C juga memiliki mahasiswa berprestasi yang berhak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.

"Tidak hanya kampus terakreditasi A saja yang dapat menghasilkan mahasiswa berprestasi, tapi kampus lainnya juga mendapatkan hak yang sama," ujarnya.

Dina berpendapat kebijakan yang terlalu membatasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Ia mengingatkan tujuan utama KJMU adalah memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik.

Baca juga : Masyarakat Diajak Tetap Kritis, namun tidak Mudah Terprovokasi

Ditekankannya, revisi pergub sangat penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi di Jakarta, terutama bagi mahasiswa yang menghadapi hambatan finansial.

Dengan aturan yang lebih inklusif, Pemprov DKI bisa memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi atau status akreditasi kampus.

"Kalau pergub ini direvisi,  KJMU bisa lebih tepat sasaran dan menyentuh lebih banyak mahasiswa yang memang membutuhkan," tutur Dina.

Dina berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera meninjau kembali regulasi tersebut sehingga KJMU benar-benar menjadi program prorakyat yang berkeadilan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Jakarta secara menyeluruh.

Mahasiswa pemilik KJMU mendapatkan bantuan total sebesar Rp9 juta per semester. Angka itu sudah termasuk uang saku untuk mahasiswa sebesar Rp750.000 per bulan.

Bantuan yang ditransfer langsung ke rekening Bank Jakarta (Bank DKI) penerima hanyalah uang saku, sedangkan uang kuliah ditransfer langsung Pemprov Jakarta ke kampus masing-masing. (Ant)