Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan.
ANGGOTA Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menilai pimpinan KPK periode 2019-2024 tidak mempunyai nyali yang besar dalam memberantas korupsi.
INDONESIA Coruption Watch (ICW) dan Konsorsium Integritas meluncurkan album musik bertajuk Menenun Suara Timur dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Johanis mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari banyak sektor. Salah satunya pendidikan dengan cara menguatkan paham antirasuah agar masyarakat berintegritas tinggi.
Listyo mengatakan kementerian itu salah satunya dari Kementerian Pendidikan, yang dapat mengedukasi antikorupsi kepada generasi penerus bangsa.
Nawawi mengatakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir, KPK telah menangani 597 perkara.
KPK meyakini masih banyak pejabat mengisi LHKPN hanya untuk menggugurkan kewajiban. Penilaian itu dicetuskan karena Lembaga Antirasuah bisa mengecek data yang diberikan olehnya.
Nawawi juga mengingatkan bahwa untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi, diperlukan keberanian dan ketegasan dari semua pihak.
Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai lembaga berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dikembalikan independensinya agar kembali menjadi lembaga yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di tanah air.
Puluhan pebisnis itu, kata Rosan, merespon postif komitmen Prabowo dalam menciptakan kemudahan berbisnis.
Selama demokrasi berbiaya tinggi masih dipertahankan, kasus-kasus kepala daerah kena OTT KPK akan terus berulang.
Seharusnya pimpinan KPK saat ini, DPR, dan pemerintah memahami pencegahan tak efektif dalam memberantas korupsi.
RUU Perampasan aset tidak masuk dalam Prolegnas
KPK juga menyambut baik kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri
Samad berharap DPR tidak terus menerus mengabaikan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, calon beleid itu penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mentan Andi Amran Sulaiman mempertegas komitmen Kementerian Pertanian dalam pemberantasan korupsi, nepotisme, dan kolusi dengan penandatanganan pakta integritas.
SEJUMLAH ahli hukum mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghapus pasal tentang memperkaya diri dan menyebabkan kerugian negara.
RUU tersebut perlu dikaji apakah dampaknya efektif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
DPR dan pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk menentukan regulasi yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi sesuai janji Presiden Prabowo Subianto.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved