Desk Khusus Tipikor Perkuat Sistem Pemberantasan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pembentukan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Keberadaan desk tersebut dinilai dapat memperkuat dan memperluas sinergitas kementerian/lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Yang paling penting bahwa ketika ada banyak lembaga negara lainnya yang saling berkoordinasi, artinya akan semakin (banyak) juga kuantitas pemberantas korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11). 

Ghufron menegaskan bahwa memberantas perilaku korupsi dibutuhkan kerjasama lintas bidang dengan melibatkan berbagai institusi yang secara spesifik fokus pada program pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi. 

Baca juga : Samad Sayangkan RUU Perampasan Aset Tak Diprioritaskan DPR

“Jadi sekali lagi, karena musuh kita bersama korupsi itu luas, bahkan sistematis karena itu perlu banyak institusi-institusi yang kemudian bersama-sama memberantasnya,” ujarnya.

Selain itu, KPK juga menyambut baik kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang akan terus memperkuat dan memperluas pemberantasan korupsi bersama KPK dan Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Menteri Budi Gunawan pada Senin (4/11), telah meluncurkan pembentukan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Prabowo Harus Kembalikan KPK Sebelum Perubahan UU KPK

Desk tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengurusi Desk Pilkada dalam hal penanganan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sedangkan Desk Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Menko Polkam. Ada pula Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa lancar sehingga ekonomi tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi. (J-2)