Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pembentukan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Keberadaan desk tersebut dinilai dapat memperkuat dan memperluas sinergitas kementerian/lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Yang paling penting bahwa ketika ada banyak lembaga negara lainnya yang saling berkoordinasi, artinya akan semakin (banyak) juga kuantitas pemberantas korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11).
Ghufron menegaskan bahwa memberantas perilaku korupsi dibutuhkan kerjasama lintas bidang dengan melibatkan berbagai institusi yang secara spesifik fokus pada program pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi.
“Jadi sekali lagi, karena musuh kita bersama korupsi itu luas, bahkan sistematis karena itu perlu banyak institusi-institusi yang kemudian bersama-sama memberantasnya,” ujarnya.
Selain itu, KPK juga menyambut baik kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang akan terus memperkuat dan memperluas pemberantasan korupsi bersama KPK dan Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, Menteri Budi Gunawan pada Senin (4/11), telah meluncurkan pembentukan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Desk tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengurusi Desk Pilkada dalam hal penanganan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sedangkan Desk Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Menko Polkam. Ada pula Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa lancar sehingga ekonomi tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi. (J-2)
PROGRAM Sekolah Rakyat bagi masyarakat tidak mampu resmi dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat disebut berguna untuk penguatan kualitas SDM dan ideologi Pancasila.
Menko Polkam Budi Gunawan, menekankan aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Arahan itu sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional tahun 2025
Menkopolkam mengapresiasi kualitas makanan yang disajikan kepada para murid. Ia juga memberikan penghargaan kepada para guru yang turut berperan penting dalam mendampingi siswa.
Selain itu, Budi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, baik saat berada di perjalanan maupun di tempat keramaian.
Pratikno menekankan bahwa pemerintah akan menjamin kelancaran dan keamanan jalannya misa Natal 2024 yang akan berlangsung dua hari dalam 5 sesi waktu.
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik permintaan tambahan anggaran kepada DPR.
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved