Nawawi Sindir Kejujuran Pejabat Dalam Pengisian LHKPN

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango kembali menyindir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Menurutnya, masih banyak pejabat yang kurang jujur dalam melakukan pengisian.

“Kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” kata Nawawi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

KPK meyakini masih banyak pejabat mengisi LHKPN hanya untuk menggugurkan kewajiban. Penilaian itu dicetuskan karena Lembaga Antirasuah bisa mengecek data yang diberikan olehnya.

Hasil pengecekan bahkan kerap mengindikasikan adanya penerimaan suap dan gratifikasi. Jika mengacu pada catatan kasus di KPK, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi penyelenggara negara yang ketahuan menerima gratifikasi usai LHPKN-nya dicek.

“Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh kedeputian penindakan,” ucap Nawawi.

KPK berharap pejabat tidak menyepelekan pengisian LHKPN. Penyelenggara negara diminta mengira bahwa data yang diberikan itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban pekerjaan mereka kepada masyarakat.

“Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar isinya dan sesuai dengan kenyataan,” tutur Nawawi. (Can/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain