Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, hal ini dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 bertema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju yang digelar di Jakarta, Selasa (17/12).
"OJK terus meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Mahendra.
Salah satu upaya konkret adalah penerbitan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Selain itu, OJK sedang menyelesaikan sistem informasi SiPelaku untuk mencatat riwayat kecurangan individu maupun entitas di sektor jasa keuangan.
"Kalau SLIK berfungsi sebagai sistem informasi credit history, maka SiPelaku mencatat fraud history. Sistem ini akan mempermudah perusahaan untuk menjauhkan diri dari pelaku yang terdaftar dalam daftar hitam," tegas Mahendra.
Selain itu, OJK bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai program, termasuk pengendalian gratifikasi bagi pegawai OJK dan keluarganya.
"Mari kita junjung nilai-nilai integritas yang tinggi demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tambahnya.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, juga menegaskan pentingnya penguatan budaya antikorupsi di internal OJK. OJK telah menerapkan strategi antikecurangan berbasis empat pilar: assess, prevent, detect, dan respond. Hasilnya, OJK berhasil meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di tahun 2024.
“OJK secara konsisten mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dan terus mendapatkan predikat Risiko Rendah dengan skor di atas rata-rata nasional,” ungkap Sophia.
Sophia juga mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memahami standar antigratifikasi OJK, khususnya menjelang momen seperti Hari Raya, guna mencegah praktik korupsi.
Acara Hakordia 2024 diselenggarakan secara hybrid dan diikuti lebih dari 3.000 peserta, termasuk pegawai OJK, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kementerian/lembaga, hingga akademisi.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh, seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 Wimboh Santoso, ekonom senior Soedrajad Djiwandono, serta sejumlah pejabat dan pengawas di sektor keuangan.
Dalam kesempatan ini, OJK juga memberikan penghargaan OJK Integrity Award 2024 kepada satuan kerja yang berkontribusi aktif dalam program penguatan integritas.
OJK menegaskan komitmennya untuk menjadi role model dalam pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik di sektor jasa keuangan. #MIA (RO/Z-10)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berencana meninjau ulang aturan pengelolaan rekening bank, termasuk rekening pasif atau dormant.
PPATK dan OJK harus memberikan penjelasan yang rinci soal pemblokiran rekening dormant atau yang tidak aktif digunakan selama tiga bulan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait status red notice atas nama Adrian Asharyanto Gunadi.
Di tengah peningkatan penyaluran kredit, kualitas kredit tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,22% dan NPL net sebesar 0,84%.
PT Dupoin Futures Indonesia secara resmi terdaftar sebagai Pelaku Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di bawah pengawasan Bank Indonesia.
AI Lab tersebut melengkapi ekosistem riset teknologi Veda Praxis, yang sebelumnya membangun Cybersecurity Lab di Indonesia dan Ho Chi Minh City, Vietnam.
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved