Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, hal ini dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 bertema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju yang digelar di Jakarta, Selasa (17/12).
"OJK terus meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Mahendra.
Salah satu upaya konkret adalah penerbitan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Selain itu, OJK sedang menyelesaikan sistem informasi SiPelaku untuk mencatat riwayat kecurangan individu maupun entitas di sektor jasa keuangan.
"Kalau SLIK berfungsi sebagai sistem informasi credit history, maka SiPelaku mencatat fraud history. Sistem ini akan mempermudah perusahaan untuk menjauhkan diri dari pelaku yang terdaftar dalam daftar hitam," tegas Mahendra.
Selain itu, OJK bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai program, termasuk pengendalian gratifikasi bagi pegawai OJK dan keluarganya.
"Mari kita junjung nilai-nilai integritas yang tinggi demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tambahnya.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, juga menegaskan pentingnya penguatan budaya antikorupsi di internal OJK. OJK telah menerapkan strategi antikecurangan berbasis empat pilar: assess, prevent, detect, dan respond. Hasilnya, OJK berhasil meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di tahun 2024.
“OJK secara konsisten mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dan terus mendapatkan predikat Risiko Rendah dengan skor di atas rata-rata nasional,” ungkap Sophia.
Sophia juga mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memahami standar antigratifikasi OJK, khususnya menjelang momen seperti Hari Raya, guna mencegah praktik korupsi.
Acara Hakordia 2024 diselenggarakan secara hybrid dan diikuti lebih dari 3.000 peserta, termasuk pegawai OJK, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kementerian/lembaga, hingga akademisi.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh, seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 Wimboh Santoso, ekonom senior Soedrajad Djiwandono, serta sejumlah pejabat dan pengawas di sektor keuangan.
Dalam kesempatan ini, OJK juga memberikan penghargaan OJK Integrity Award 2024 kepada satuan kerja yang berkontribusi aktif dalam program penguatan integritas.
OJK menegaskan komitmennya untuk menjadi role model dalam pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik di sektor jasa keuangan. #MIA (RO/Z-10)
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,98%, diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%
Sebelum terjadi penyerangan Amerika Serikat kepada Venezuela, risiko geopolitik pun sudah menyebabkan ketidakpastian yang tinggi pada proses pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Pertumbuhan kredit pada November 2025 secara year-on-year mencapai 7,74%. Kualitas kredit juga terjaga dengan NPL gross 2,21%.
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Ia menilai fokus kebijakan keuangan negara selama ini lebih diarahkan pada pencapaian target penerimaan, bukan pada penguatan integritas dan transparansi.
Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.
Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
pesan Presiden soal kriminalisasi sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved