Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, hal ini dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 bertema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju yang digelar di Jakarta, Selasa (17/12).
"OJK terus meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Mahendra.
Salah satu upaya konkret adalah penerbitan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Selain itu, OJK sedang menyelesaikan sistem informasi SiPelaku untuk mencatat riwayat kecurangan individu maupun entitas di sektor jasa keuangan.
"Kalau SLIK berfungsi sebagai sistem informasi credit history, maka SiPelaku mencatat fraud history. Sistem ini akan mempermudah perusahaan untuk menjauhkan diri dari pelaku yang terdaftar dalam daftar hitam," tegas Mahendra.
Selain itu, OJK bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai program, termasuk pengendalian gratifikasi bagi pegawai OJK dan keluarganya.
"Mari kita junjung nilai-nilai integritas yang tinggi demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tambahnya.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, juga menegaskan pentingnya penguatan budaya antikorupsi di internal OJK. OJK telah menerapkan strategi antikecurangan berbasis empat pilar: assess, prevent, detect, dan respond. Hasilnya, OJK berhasil meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di tahun 2024.
“OJK secara konsisten mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dan terus mendapatkan predikat Risiko Rendah dengan skor di atas rata-rata nasional,” ungkap Sophia.
Sophia juga mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memahami standar antigratifikasi OJK, khususnya menjelang momen seperti Hari Raya, guna mencegah praktik korupsi.
Acara Hakordia 2024 diselenggarakan secara hybrid dan diikuti lebih dari 3.000 peserta, termasuk pegawai OJK, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kementerian/lembaga, hingga akademisi.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh, seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 Wimboh Santoso, ekonom senior Soedrajad Djiwandono, serta sejumlah pejabat dan pengawas di sektor keuangan.
Dalam kesempatan ini, OJK juga memberikan penghargaan OJK Integrity Award 2024 kepada satuan kerja yang berkontribusi aktif dalam program penguatan integritas.
OJK menegaskan komitmennya untuk menjadi role model dalam pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik di sektor jasa keuangan. #MIA (RO/Z-10)
RATUSAN nasabah terlihat mendatangi Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka menanyakan nasib uang yang sudah disimpan di perusahaan milik Pemda Kota Cirebon.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
OJK menegaskan komitmennya menindak pelanggaran pasar modal secara konsisten untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor.
Bursa Efek Indonesia dan KSEI telah mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI dijadwalkan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada 11 Februari 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini pasar modal Indonesia secara jangka menengah-panjang masih sangat prospektif dan menarik bagi investor.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved