Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MASALAH korupsi di Indonesia masih menjadi isu hangat yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan di Tanah Air. Tak heran, berbagai lembaga dibentuk untuk mengatasinya.
Kehadiran lembaga-lembaga ini bukan tanpa alasan. Berkaca dari laporan Transparency International tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara terkorup di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34 dari 100, yang menujukan tingkat korupsi yang masih tinggi di sektor publik.
Pada 2023, skor CPI Indonesia sama dengan tahun 2022. Tahun 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tercatat sebesar 3,85 pada skala 0 hingga 5, menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,92.
Kehadiran lembaga-lembaga ini berfungsi mencegah, mengungkap, serta menghukum tindak pidana korupsi. Yuk berkenalan dengan lembaga yang memberantas korupsi di Indonesia.
KPK memiliki tugas utama dalam memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. KPK juga berperan dalam pencegahan dengan melakukan edukasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang menangani kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. Mahkamah Agung memastikan keputusan peradilan terkait korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kepolisian memiliki peran dalam menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi. Kepolisian bekerja sama dengan KPK untuk mengusut jaringan korupsi di berbagai instansi.
BPKP berperan dalam pengawasan dan audit terhadap penggunaan keuangan negara. BPKP memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Kejaksaan juga terlibat dalam proses hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. BPK memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Meskipun BPK tidak secara langsung menangani kasus korupsi, peranannya sangat krusial dalam pencegahan, deteksi, dan mendukung penegakan hukum terhadap korupsi melalui audit yang transparan.
Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Lembaga ini berfokus pada pemeriksaan internal dan pencegahan korupsi dalam administrasi pemerintahan.
PPATK menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang sering kali terkait dengan korupsi.
Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Mereka juga berperan dalam reformasi sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil.
Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim untuk menjaga integritas peradilan. Mereka memastikan hakim yang menangani kasus-kasus korupsi tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan badan swasta, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pelayanan publik yang dibiayai oleh APBN atau APBD. (goodstats/indonesiabaik/kemenkeu/bpk/Z-3)
Peringatan Hakordia 2024 di Kementan kali ini mengusung tema 'Pegawai Kementerian Pertanian Siap Menegakkan Budaya Antikorupsi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan'
INDONESIA Coruption Watch (ICW) dan Konsorsium Integritas meluncurkan album musik bertajuk Menenun Suara Timur dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah, menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp4,48 miliar.
Tiga tokoh ternama Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman, terlibat dalam skandal korupsi besar yang merugikan negara.
Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun, seperti uang, barang, atau fasilitas, yang berpotensi mempengaruhi keputusan penerimanya.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengukur kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap korupsi melalui dua dimensi: persepsi dan pengalaman.
Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved