Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MASALAH korupsi di Indonesia masih menjadi isu hangat yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan di Tanah Air. Tak heran, berbagai lembaga dibentuk untuk mengatasinya.
Kehadiran lembaga-lembaga ini bukan tanpa alasan. Berkaca dari laporan Transparency International tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara terkorup di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34 dari 100, yang menujukan tingkat korupsi yang masih tinggi di sektor publik.
Pada 2023, skor CPI Indonesia sama dengan tahun 2022. Tahun 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tercatat sebesar 3,85 pada skala 0 hingga 5, menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,92.
Kehadiran lembaga-lembaga ini berfungsi mencegah, mengungkap, serta menghukum tindak pidana korupsi. Yuk berkenalan dengan lembaga yang memberantas korupsi di Indonesia.
KPK memiliki tugas utama dalam memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. KPK juga berperan dalam pencegahan dengan melakukan edukasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang menangani kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. Mahkamah Agung memastikan keputusan peradilan terkait korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kepolisian memiliki peran dalam menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi. Kepolisian bekerja sama dengan KPK untuk mengusut jaringan korupsi di berbagai instansi.
BPKP berperan dalam pengawasan dan audit terhadap penggunaan keuangan negara. BPKP memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Kejaksaan juga terlibat dalam proses hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. BPK memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Meskipun BPK tidak secara langsung menangani kasus korupsi, peranannya sangat krusial dalam pencegahan, deteksi, dan mendukung penegakan hukum terhadap korupsi melalui audit yang transparan.
Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Lembaga ini berfokus pada pemeriksaan internal dan pencegahan korupsi dalam administrasi pemerintahan.
PPATK menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang sering kali terkait dengan korupsi.
Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Mereka juga berperan dalam reformasi sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil.
Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim untuk menjaga integritas peradilan. Mereka memastikan hakim yang menangani kasus-kasus korupsi tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan badan swasta, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pelayanan publik yang dibiayai oleh APBN atau APBD. (goodstats/indonesiabaik/kemenkeu/bpk/Z-3)
Spirit yang terdalam dari suatu demokrasi ternyata dibungkus dengan kepalsuan tampilan luar yang menghasilkan demokrasi prosedural.
Dalam rangka memperingati Hari Korupsi Internasional 2019, jajaran Kejaksaan Negeri Kota Depok bersama puluhan perwakilan SMP, SMA dan SMK Kota Depok mendeklarasikan antikorupsi
Bus tersebut replika dari bus kampanye antikorupsi milik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya pun berkolaborasi dengan KPK perihal peluncuran bus tersebut.
Jumlah tersebut setara dengan 5% PDB Global.
Penandatanganan pakta integritas yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2020,
Keseriusan BPJAMSOSTEK dalam membangun budaya anti korupsi makin diperkuat dengan diterapkannya kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah memenuhi standar ISO 37001.
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Mentan Andi Amran Sulaiman mempertegas komitmen Kementerian Pertanian dalam pemberantasan korupsi, nepotisme, dan kolusi dengan penandatanganan pakta integritas.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika
Pentingnya pembenahan hukum yang kadung bermasalah termasuk UU KPK yang baru menjadi suatu hal yang penting untuk diprioritaskan
Nawawi juga mengatakan pembentukan korps baru Polri tersebut tidak akan tumpang tindih dengan tugas KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved