Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Dewas KPK akan memanggil perwakilan PT Pertamina terkait fasilitas nonton MotoGP untuk Komisioner KPK Lili Pintau Siregar.
Menyoroti hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta KPK untuk menyikapi isu tersebut secara bijak.
Dewas diminta independen dalam memproses dugaan etik kedua Lili ini. Seluruh kabar tentang dugaan Etik Lili diminta dipertimbangkan Dewas KPK.
Tumpak enggan menyampaikan nama pelapornya. Laporan itu sudah diterima dan diproses dengan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Dewas KPK.
ICW melaporkan pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, ke Bareskrim Mabes Polri. Hal ini terkait dengan dugaan pelanggaran hukum Pasal 36 dan 65 UU 30/2002 jo UU 19/2019 tentang KPK.
Putusan Dewas KPK dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semestinya sanksi yang dijatuhkan terhadap Lili berupa pemecatan.
Pertama, dugaan menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Pada dugaan pertama, Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai menyelundupkan pasal TWK di akhir-akhir pembahasan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
Laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK kini masuk dalam pemeriksaan pendahuluan dan bakal segera ditentukan lanjut ke sidang etik atau tidak.
Selama 2020, ungkapnya, Dewas menerima 30 laporan dugaan pelanggaran etik sedangkan hingga pertengahan tahun ini sudah ada 37 pengaduan atau melampaui total aduan tahun lalu.
"Hanya bisa kami sampaikan sudah dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti lainnya,"
"Hari ini mulai dilakukan persidangan etik atas nama terlapor," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan, Selasa (25/5).
Proses dugaan pelanggaran etik terhadap Stepanus Robin dilakukan beriringan dengan penanganan kasus pidana korupsi, yang juga menjerat Wali Kota Tanjungbalai.
Pengadu mendapati Form Model Formulir A.1 lapran pengaduan bocor keluar, seharusnya dokumen tersebut sifatnya rahasia.
Putusan Dewan Pengawas diharapkan melecut Firli Bahuri agar lebih serius lagi bekerja di KPK memberantas korupsi.
Menurut ICW, seharusnya pelanggaran Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter mewah dijatuhi sanksi berat, yakni rekomendasi pengunduran diri sebagai Ketua KPK.
Majelis etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 dan mewajibkan Firli tidak mengulangi kesalahannya.
Modus-modus pelanggaran kode etik paling banyak, yaitu perlakukan tidak adil pada proses pemilihan, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif.
Anggota Dewas dan semua pegawai di sekretariat Dewas akan menjalani swab test karena salah satu pegawai yang positif covid-19 berkontak dengan pegawai lainnya
Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun menyambangi kantor Dewas KPK untuk meminta penjelasan. Diketahui, sidang putusan ditunda akibat tiga anggota Dewas KPK harus menjalani tes usap.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved