Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Majelis Umum mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara, beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.
Pandemi juga telah memaksa pemangku kebijakan untuk menciptakan aksi yang lebih nyata untuk merealisasikan SDG.
Rancangan kompromi itu menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
Ini merupakan bantuan kemanusiaan Korea Utara untuk negara lain sejak 2005 lalu. Diketahui, Korea Utara dan Myanmar memiliki hubungan yang erat.
elama tiga tahun terakhir, badan pengungsi PBB, UNHCR, telah mencatat ratusan ribu pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh.
Dia menyalahkan sanksi ilegal AS atas keterlambatan dalam menyelesaikan utang.
Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF menuturkan, peningkatan pekerja anak merupakan pertama kalinya dengan kenaikan terbesar terjadi di wilayah Afrika.
Analisis orang kelaparan di Tigray termuat dalam dokumen PBB yang tidak dipublikasikan dan dibantah oleh Pemerintah Ethiopia
Bentrokan baru-baru ini dan serangan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan terhadap wilayah sipil telah memaksa sekitar 100.000 orang meninggalkan rumah mereka d
Aksi terburuk Mladic adalah di Srebrenica ketika pasukan Serbia, di bawah perintah Mladic, mengeksekusi 8 ribu pria muslim Bosnia yang berlindung di wilayah yang seharusnya dilindungi PBB itu.
Permohonan itu muncul ketika Johnson menghadapi pemberontakan dari puluhan anggota parlemennya atas pemotongan anggaran bantuan luar negeri.
Kuburan tak bertanda yang berisi hingga 215 jenazah anak-anak pribumi ditemukan di Kamloops Indian Residential Schools pekan lalu
PBB mengatakan kapal tersebut berpotensi menimbulkan tumpahan minyak, bencana yang akan menghancurkan ekosistem Laut Merah, menutup industri perikanan dan menutup pelabuhan Hodeida
Henry menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut ia telah menyampaikan seluruh keterangan serta data-data atau dokumen-dokumen beserta bukti-bukti yang diminta.
Resolusi tersebut "Mencerminkan keinginan masyarakat internasional untuk membela tanggung jawab mereka terhadap apa yang rakyat Palestina sedang hadapi dari pembantaian dan pelanggaran."
Negara-negara Asia Tenggara menginginkan rancangan resolusi PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka
Perdana Menteri (PBB) Israel Benjamin Netanyahu langsung mengatakan penolakan hasil voting dari Dewan HAM PBB yang akan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.
Seorang juru bicara Hamas, yang mengatur Jalur Gaza, menyebut tindakan kelompok itu sebagai perlawanan yang sah dan menyerukan langkah segera untuk menghukum Israel.
Ia mengatakan kepada dewan, "Kami menolak untuk menyamakan antara penjajah dan yang terjajah."
Rancangan resolusi akan dibahas selama sesi khusus dewan, Kamis (27/5), terkait 11 hari kekerasan mematikan antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina di Gaza bulan ini.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved