Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Direktur Jenderal Pengawas Nuklir PBB akan melakukan perjalanan ke Iran pada pekan depan, dengan latar belakang ketegangan atas pembatasan inspeksi badan tersebut di sana.
Duta Besar Iran untuk PBB di Wina Kazem Gharibabadi mengumumkan kunjungan itu di Twitter. Adapun tujuan kunjungan itu, kata dia, sejalan dengan kegiatan pengamanan rutin dalam konteks CSA, yang mengacu pada salah satu perjanjian di mana IAEA melakukan inspeksi.
"Kami terus melakukan kontak," kata Gharibabadi.
Akan tetapi tidak ada pembicaraan yang direncanakan sebelumnya di Teheran.
Seorang sumber diplomatik Eropa mengonfirmasi kunjungan itu. Pada prinsipnya itu akan menjadi kunjungan ke fasilitas pengayaan Natanz untuk memeriksa bahwa inspektur memiliki akses ke kaskade sentrifugal yang digunakan untuk pengayaan uranium.
Iran telah membatasi akses IAEA ke situs itu setelah ledakan pada 11 April, tetapi akses harus sepenuhnya dibangun kembali dalam beberapa hari ke depan, kata sumber yang sama. Iran mengatakan ledakan itu merupakan upaya sabotase oleh Israel.
Saat ditanya AFP untuk mengonfirmasi perjalanan tersebut, seorang juru bicara IAEA mengatakan Wakil Direktur Jenderal Aparo secara teratur melakukan perjalanan ke Iran sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengamanan Badan tersebut di negara itu.
Baca juga: IAEA Sebut Ada Aktivitas Nuklir yang tidak Diungkapkan Iran
Kunjungan Aparo tersebut dilakukan pada waktu yang sulit, setelah perjanjian sementara yang mencakup inspeksi di fasilitas nuklir Iran berakhir pekan lalu.
Pada akhir Februari, Iran membatasi akses IAEA ke situs nuklir yang telah dipantaunya sebagai bagian dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia. Kesepakatan selama tiga bulan yang dicapai pada 21 Februari memungkinkan beberapa inspeksi untuk dilanjutkan dan diperpanjang satu bulan lagi di bulan Mei.
Di bawah kesepakatan itu, Iran berjanji untuk menyimpan rekaman beberapa kegiatan dan peralatan pemantauan dan menyerahkannya ke IAEA saat sanksi AS dicabut.
Pada Selasa, Juru Bicara Pemerintah Iran Ali Rabii mengatakan Iran sedang memeriksa apakah akan memperpanjang perjanjian sementara itu. Masalah tersebut membebani pembicaraan yang telah berlangsung di Wina dengan tujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.
Para diplomat mengakhiri putaran terakhir negosiasi itu dengan Enrique Mora, Diplomat UE, yang memimpin pembicaraan itu, mengatakan pihaknya lebih dekat dengan kesepakatan. Tetapi tanggal untuk pertemuan kembali belum ditetapkan.
Untuk diketahui, mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Teheran pun membalas dengan mengabaikan sebagian besar batasan yang ditetapkan dalam kesepakatan tentang program nuklirnya. (AFP/OL-5)
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk dikerahkan ke wilayah yang tepat.
Pemerintah harus mengirim tenaga ahli ke negara-negara maju yang telah mengoperasionalkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
PEMERINTAH Rusia kembali menegaskan sikap tegasnya terkait kebijakan pertahanan nasional, khususnya soal doktrin nuklir.
KETIKA Israel secara intensif menggempur berbagai fasilitas nuklir Iran dalam eskalasi terbaru, dunia justru kembali mengalihkan perhatian pada program nuklir rahasia Israel, Dimona.
Pandangan pemerintah AS terhadap dampak kerusakan pada tiga situs nuklir utama Iran masih konsisten, dan penilaian tersebut sejauh ini tidak mengalami perubahan.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved