Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara (two-state solution) bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dokumen ini didukung oleh 19 negara ko-ketua, termasuk Indonesia.
Ia mengatakan langkah ini bukan sekadar simbolik. Dokumen hasil dan lampirannya mencerminkan kerja delapan kelompok yang membahas dimensi politik, hukum, keamanan, hingga kemanusiaan. Sebuah kerangka kerja konkret telah dirancang untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan.
“Proses ini merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama. Dokumen tersebut masih memerlukan penguatan substansi untuk menjamin keadilan dan penghentian pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Dokumen ini belum menyentuh akar masalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel,” ujar Sukamta, melalui keterangannya, Kamis (31/7).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyerukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan beberapa langkah strategis menanggapi hasil KTT 19 negara. Ia mengatakan pemerintah harus mendorong implementasi keputusan Mahkamah Internasional bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah illegal.
"Pemerintah juga mendorong agar rekonstruksi Gaza dan pembangunan wilayah Palestina menjadi bagian prioritas dari agenda internasional. Indonesia mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional dan bersikap lebih aktif di tengah eskalasi kekerasan terhadap rakyat Palestina," katanya.
Sukamta mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen mengawal isu Palestina baik di level parlemen nasional maupun melalui diplomasi parlemen internasional. Perdamaian sejati hanya akan lahir jika keadilan ditegakkan. (M-3)
Gus Yahya memandang penting konsolidasi yang kokoh dari kalangan internasional agar ketegasan sikap ini dapat terwujud dalam langkah dan agenda yang nyata.
Gus Yahya menyatakan bahwa sikap Presiden Prabowo sama persis dengan garis perjuangan NU yang akan selalu berdiri tegak untuk kemerdekaan bangsa Palestina.
Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 149 negara anggota PBB, sementara 12 negara anggota, termasuk Amerika Serikat (AS), menolak dan 19 lainnya abstain.
Berakhirnya 2024 menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi keuangan secara menyeluruh, sekaligus menetapkan resolusi finansial baru yang lebih relevan dengan kebutuhan.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved