PBB akan Serukan Penghentian Senjata ke Myanmar

MAJELIS Umum PBB akan menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilu pada November serta membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Negara-negara Barat telah mendorong badan yang beranggotakan 193 orang itu untuk mempertimbangkan rancangan resolusi, tetapi ditunda pada menit terakhir dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, termasuk dari sembilan negara Asia Tenggara.

Tidak jelas apakah ada negara yang akan menyerukan pemungutan suara pada rancangan resolusi Majelis Umum atau apakah itu akan diadopsi oleh konsensus. Para diplomat mengatakan teks itu memiliki cukup dukungan untuk diloloskan jika dilakukan pemungutan suara.

Rancangan resolusi awal termasuk bahasa yang lebih keras yang menyerukan embargo senjata di Myanmar. Menurut sebuah proposal bulan lalu, negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.

Rancangan kompromi itu menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi, dengan alasan penolakannya untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai kecurangan pemilu pada November.

Baca juga: Utusan Myanmar untuk PBB Inginkan Langkah Efektif Antijunta

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak mendukung militer secara langsung atau tidak langsung dan sengaja atau tidak sengaja.

"Sangat penting untuk menunjukkan dukungan kuat mereka terhadap rakyat Myanmar dalam upaya kami untuk memulihkan demokrasi, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat," katanya pada Kamis.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa bobot politik. Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau mendesak Majelis Umum untuk mengadopsi resolusi tersebut.

"Setelah berbulan-bulan pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman oleh pasukan keamanan junta, tidak ada pemerintah yang harus mengirim satu peluru ke Myanmar," kata Charbonneau.

Pasukan junta telah membunuh lebih dari 860 orang sejak kudeta, menurut kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Namun, militer mengatakan jumlahnya jauh lebih rendah.

Rancangan resolusi Majelis Umum menyerukan Myanmar untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang disepakati militer dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada April untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya. (CNA/OL-5)