Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG rapat Dewan Keamanan PBB yang akan membahas Myanmar, Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menawarkan langkah-langkah kolektif yang efektif untuk menurunkan junta.
"Kami sangat mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional," tulis Kyaw Moe Tun dalam surat kepada badan dunia tertanggal 28 Mei dan diterbitkan Senin.
Menurutnya, langkah efektif harus dilakukan secara kolektif dan terpadu. Ia pun meminta masyarakat internasional untuk menanggapi dengan tegas. "Langkah-langkah yang kuat, tegas, dan terpadu sangat penting dan dibutuhkan segera," tulisnya.
Menurut Kwaw, jika masyarakat internasional tidak segera menerapkan langkah-langkah tersebut, militer Myanmar akan terus melakukan tindakan tidak manusiawi dan brutal terhadap warga sipil. "Ini akan mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tak berdosa lebih lanjut di Myanmar,” tambahnya.
Kyaw Moe Tun penuh semangat menolak kudeta pada 1 Februari lalu.
Ia pun telah diturunkan jabatannya oleh junta, tetapi ia menolak hal tersebut dan berkeras menentang junta. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.
Menurutnya, kurangnya reaksi internasional yang kuat, setelah kudeta menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, memfasilitasi tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta. "Jika komunitas internasional, termasuk PBB, mengambil tindakan tegas dan tepat waktu terhadap militer, itu akan mencegah hilangnya lebih dari 800 nyawa tak berdosa," tulisnya.
Tiongkok telah berulang kali menunda pembicaraan Dewan Keamanan mengenai Myanmar, tetapi pertemuan tersebut akan dijadwalkan pada Jumat mendatang secara tertutup. Rapat ini akan membahas upaya mediasi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, kata para diplomat, Senin. (OL-14)
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved