Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Kelompok Sipil mengatakan bahwa kunjungannya gagal membuat kemajuan substansial dalam hal bantuan kemanusiaan dan memberikan legitimasi kepada para pemimpin kudeta yang telah memanipulasi bantuan tersebut.
Wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat, Griffiths melakukan perjalanan ke Naypyidaw minggu lalu.
Baca juga : PBB Selidiki Kejahatan terhadap Kemanusiaan Pascakudeta Myanmar
Dia berjabat tangan dengan kepala angkatan darat Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang memimpin perebutan kekuasaan militer pada Februari 2021 dan tampil di halaman depan Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah.
Selama perjalanan tiga hari tersebut, Griffiths juga mengunjungi sebuah kamp untuk pengungsi Rohingya dan sebuah desa di dekat Sittwe di negara bagian barat laut Rakhine, yang hancur akibat Topan Mocha tiga bulan yang lalu.
Kunjungannya, juga disambut banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan monsun dan menewaskan sedikitnya lima orang di wilayah Bago antara Naypyidaw dan Yangon.
Baca juga : Laporan PBB Ungkap Kekejaman Junta Militer Myanmar
Dalam sebuah pernyataan bersama yang dibagikan oleh Progressive Voice, 514 kelompok masyarakat sipil mengakui seruan Griffiths setelah kunjungannya untuk memberikan ruang bagi pengiriman bantuan yang aman dan berkelanjutan.
Tetapi lanjutnya, hal itu tidak dapat dicapai dengan kerja sama militer. Pasalnya, militer telah mencegah bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
"Keterlibatan kemanusiaan yang berprinsip harus membuat OCHA (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan) dan badan-badan kemanusiaan PBB lainnya memutuskan hubungan dengan junta kriminal ilegal yang mempersenjatai bantuan dan menjadi akar penyebab penderitaan manusia di Myanmar," ujar kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut.
Baca juga : PBB Sebut Tentara Myanmar Lakukan Kejahatan Perang
Diketahui, Myanmar terjerumus ke dalam krisis akibat kudeta karena para jenderal menindak keras para penentang perebutan kekuasaan. Beberapa orang telah mengangkat senjata dalam upaya untuk memulihkan pemerintahan sipil, mereka bergabung dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah memerangi militer selama beberapa dekade.
Sementara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terdiri dari para anggota parlemen yang digulingkan dan yang lainnya berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Pada Juli lalu, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan bahwa militer terlibat dalam penolakan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga sipil yang membutuhkan bantuan, mereka membangun hambatan hukum, keuangan, dan birokrasi untuk mencegah orang menerima atau bahkan mengakses bantuan.
Awal bulan ini, Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) mengatakan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar, termasuk eksekusi massal dan kekerasan seksual, telah menjadi semakin sering terjadi dan menggerikan. (Aljazeera/Z-4)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
BAYI-BAYI yang tinggal tulang dan kulit akhirnya meninggal karena ibu mereka terlalu kelaparan untuk menghasilkan susu.
PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi memprihatinkan di Jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan data OCHA, hampir seluruh wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
Krisis kemanusiaan Gaza semakin parah, lebih dari 100 organisasi kemanusiaan memperingatkan kelaparan massal.
Tank Israel memasuki Deir al-Balah di Gaza tengah untuk pertama kalinya dalam 21 bulan perang. PBB perkirakan 80 ribu warga harus dievakuasi.
PBB kembali mendesak pencabutan blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah Gaza dan menekankan pentingnya akses untuk pengiriman bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved