Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap kejahatan junta militer dalam perang di Myanmar, termasuk kekerasan seksual dan persekusi. Semuanya dilakukan oleh para anggota junta.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa, (8/8), Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) menyebutkan banyak bukti kuat bahwa militer Myanmar dan milisi afiliasinya telah melakukan kejahatan perang dengan frekuensi yang meningkat.
IIMM didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius dan menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana.
Baca juga: Kemenlu: Penundaan Pemilu Myanmar Perlambat Proses Perdamaian
Meskipun tim tersebut tidak pernah diizinkan untuk mengunjungi Myanmar, tetapi berhasil memeriksa 700 sumber dan telah mengumpulkan lebih dari 23 juta item informasi, termasuk pernyataan saksi, dokumen, foto, video, bukti forensik, dan citra satelit.
Tim tersebut yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional mengatakan berencana untuk mempercepat pengumpulan bukti kejahatan internasional yang paling serius.
Para penyelidik mengatakan mereka secara khusus mencari bukti keterkaitan yang menunjukkan tanggung jawab individu tertentu, terutama pejabat tingkat tinggi.
Baca juga: Biarkan Negara-Negara Besar Beri Sanksi Myanmar, Tanpa ASEAN
Salah satu negara Asia Tenggara itu dilanda kekerasan mematikan sejak kudeta menggulingkan pemerintahan pemimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, melancarkan tindakan berdarah terhadap perbedaan pendapat yang memicu pertempuran di seluruh wilayah.
Laporan tersebut, yang mencakup periode antara Juli 2022 dan Juni 2023, mengutip pembunuhan warga sipil atau pejuang yang ditahan selama operasi, serta penyiksaan dan kekerasan seksual yang mengerikan.
“Setiap korban jiwa di Myanmar adalah tragis, tetapi kehancuran yang dialami seluruh masyarakat melalui pengeboman udara dan pembakaran desa sangat mengejutkan,” kata Kepala IIMM Nicholas Koumjian.
Ia mengatakan temuan IIMM menunjukkan peningkatan dramatis dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil.
"IIMS sedang membangun berkas kasus yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku individu," jelasnya.
Peran Komandan
Laporan IIMM menjelaskan bahwa komandan militer memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mencegah dan menghukum kejahatan perang yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah komandonya.
“Berulang kali mengabaikan kejahatan semacam itu dapat mengindikasikan bahwa otoritas yang lebih tinggi bermaksud melakukan kejahatan ini,” kata laporan itu.
Ini menyoroti bukti penggunaan tentara anak-anak oleh berbagai aktor bersenjata dan mengatakan bahwa mereka melihat semakin banyak bukti tentang penyiksaan, kekerasan seksual, dan bentuk perlakuan buruk lainnya di berbagai fasilitas penahanan.
Bukti menunjukkan bahwa kejahatan semacam itu "dilakukan dengan tingkat kekejaman tertinggi dan menyakiti para korban, termasuk pemerkosaan dengan benda, bentuk penghinaan lainnya, mutilasi, pemerkosaan berkelompok atau berantai dan perbudakan seksual", kata laporan itu.
IIMM mengatakan pihaknya juga sedang menyelidiki kekerasan seksual yang merajalela yang dilakukan selama penumpasan berdarah terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar yang pada tahun 2017 mengakibatkan hampir satu juta orang mengungsi.
“Kejahatan seksual dan berbasis gender adalah salah satu kejahatan paling keji yang sedang kami selidiki,” kata Koumjian, mengatakan bahwa ini meresap selama operasi pembersihan Rohingya.
Pemerintah militer sebelumnya membantah telah terjadi kekejaman, dengan mengatakan sedang melakukan kampanye yang sah melawan teroris.
(Aljazeera/Z-9)
Gedung Putih menyatakan bahwa menangani masalah kudeta di Myanmar adalah prioritas bagi Amerika Serikat dan peninjauan terhadap sanksi untuk negara tersebut.
Seorang pejabat senior dari NLD mengatakan dirinya telah mengetahui Aung San Suu Kyi berada di bawah tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw
Indonesia dan Malaysia berharap persoalan politik yang terjadi di Myanmar bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Twitter mengutuk langkah Myanmar yang memblokir akses ke platformnya, sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas di media sosial beberapa hari setelah kudeta.
Akses internet telah dipulihkan di Myanmar pada Minggu (7/2), lapor Netblocks, ketika blokade web nasional gagal mengekang kemarahan publik dan protes terhadap kudeta militer.
Kudeta militer tersebut telah memicu kecaman dari dunia internasional, meskipun Tiongkok menolak untuk mengkritik para jenderal tersebut.
Pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Myanmar menyebut separuh anggota skuat timnas Myanmar akan absen dalam laga kualifikasi yang akan dimulai pada 28 Mei melawan Jepang.
Bulan lalu, penjaga gawang pengganti Pyae Lyan Aung mengangkat hormat tiga jari saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang.
Ia mengangkat hormat tiga jari saat lagu kebangsaan dimainkan sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang, Mei lalu.
Pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa dalam tindakan keras hampir setiap hari di seluruh negeri.
Kondisi WNI di Myanmar relatif aman dan tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI.
Warga di Yangon meninggalkan kota setelah pasukan keamanan meningkatkan penggunaan kekuatan yang mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved