Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MALAYSIA telah menyerukan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar. Permintaan itu atas dasar hambatan-hambatan yang diciptakan para junta militer sehingga menghalangi pelaksanaan rencana untuk pemulihan perdamaian di kawasan tersebut.
"Malaysia dan negara-negara anggota lainnya memberikan pandangan mereka bahwa kita tidak dapat membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa tindakan yang kuat dan efektif terhadap junta," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.
Pesan yang tidak biasa dari Malaysia ini disampaikan ketika para anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertemu di Jakarta. Zambry tidak menyebutkan nama-nama anggota ASEAN lainnya yang memiliki pandangan yang sama dengan Malaysia.
Baca juga : PBB Dukung Penuh Inisiatif Keketuaan ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada Februari 2021 terhadap pemerintah terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi, menyetujui konsensus lima poin untuk mengakhiri krisis di Myanmar pada KTT khusus ASEAN dua bulan kemudian.
Militer hanya melakukan sedikit upaya untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan kekerasan semakin meningkat. Bahkan militer memerangi kelompok-kelompok sipil bersenjata yang menentang perebutan kekuasaan. Militer dituduh melakukan kejahatan perang atas serangan-serangannya terhadap penduduk sipil.
Zambry mengatakan bahwa kurangnya kemajuan dalam implementasi ini disebabkan oleh hambatan yang diciptakan oleh junta.
Baca juga : Tinjau 5 Poin Konsensus, Krisis Myanmar Masih Jadi PR ASEAN
Myanmar bergabung dengan ASEAN di bawah rezim militer pada tahun 1997. Namun penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah periode reformasi telah membuktikan tantangan besar bagi organisasi ini, yang menyoroti perpecahan antara negara-negara yang lebih otoriter dan negara-negara yang lebih demokratis.
Para pemimpin ASEAN memulai pertemuan puncak pada hari ini Selasa, (5/9). Pertemuan ini dihadiri para pemimpin dan pejabat tinggi dari negara-negara mitra termasuk Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Namun Presiden AS dan Tiongkok dipastikan tidak akan hadir.
Wakil Presiden Kamala Harris akan menggantikan Presiden AS Joe Biden, sementara Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang akan menggantikan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Baca juga : Laporan PBB Ungkap Kekejaman Junta Militer Myanmar
Tiongkok adalah pemain kunci dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan telah dituduh melakukan manuver-manuver agresif dan berbahaya untuk mempertaruhkan klaimnya. Adapun Peta baru Tiongkok di wilayah tersebut juga telah menimbulkan kekecewaan di Asia Tenggara dengan menunjukkan hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah Tiongkok.
Anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah di laut tersebut. (Aljazeera/Z-4)
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta khawatir meningkatnya eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
PENGAMAT ASEAN, Dinna Prapto Raharja, menilai konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
SEJUMLAH negara dan organisasi internasional menyerukan deeskalasi terkait konflik di perbatasan Thailand-Kamboja. Kedua belah pihak diharapkan menahan diri.
Kegiatan lokakarya ini merupakan bagian dalam program eMpowering Youths Across ASEAN (eYAA): Angkatan ke-5, yang diselenggarakan di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
Bentrok Thailand-Kamboja memanas sejak Kamis (24/7) pagi ketika militer Thailand meluncurkan serangan udara ke sasaran militer di Kamboja.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved