Malaysia Minta KTT ASEAN Beri Sanksi Keras Terhadap Myanmar

MALAYSIA telah menyerukan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar. Permintaan itu atas dasar hambatan-hambatan yang diciptakan para junta militer sehingga menghalangi pelaksanaan rencana untuk pemulihan perdamaian di kawasan tersebut.

"Malaysia dan negara-negara anggota lainnya memberikan pandangan mereka bahwa kita tidak dapat membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa tindakan yang kuat dan efektif terhadap junta," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.

Pesan yang tidak biasa dari Malaysia ini disampaikan ketika para anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertemu di Jakarta. Zambry tidak menyebutkan nama-nama anggota ASEAN lainnya yang memiliki pandangan yang sama dengan Malaysia.

Baca juga : PBB Dukung Penuh Inisiatif Keketuaan ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada Februari 2021 terhadap pemerintah terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi, menyetujui konsensus lima poin untuk mengakhiri krisis di Myanmar pada KTT khusus ASEAN dua bulan kemudian.

Militer hanya melakukan sedikit upaya untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan kekerasan semakin meningkat. Bahkan militer memerangi kelompok-kelompok sipil bersenjata yang menentang perebutan kekuasaan. Militer dituduh melakukan kejahatan perang atas serangan-serangannya terhadap penduduk sipil.

Zambry mengatakan bahwa kurangnya kemajuan dalam implementasi ini disebabkan oleh hambatan yang diciptakan oleh junta.

Baca juga : Tinjau 5 Poin Konsensus, Krisis Myanmar Masih Jadi PR ASEAN

Myanmar bergabung dengan ASEAN di bawah rezim militer pada tahun 1997. Namun penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah periode reformasi telah membuktikan tantangan besar bagi organisasi ini, yang menyoroti perpecahan antara negara-negara yang lebih otoriter dan negara-negara yang lebih demokratis.

Joe Biden dan Xi Jinping Absen

Para pemimpin ASEAN memulai pertemuan puncak pada hari ini Selasa, (5/9). Pertemuan ini dihadiri para pemimpin dan pejabat tinggi dari negara-negara mitra termasuk Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Namun Presiden AS dan Tiongkok dipastikan tidak akan hadir.

Wakil Presiden Kamala Harris akan menggantikan Presiden AS Joe Biden, sementara Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang akan menggantikan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Baca juga : Laporan PBB Ungkap Kekejaman Junta Militer Myanmar

Tiongkok adalah pemain kunci dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan telah dituduh melakukan manuver-manuver agresif dan berbahaya untuk mempertaruhkan klaimnya. Adapun Peta baru Tiongkok di wilayah tersebut juga telah menimbulkan kekecewaan di Asia Tenggara dengan menunjukkan hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah Tiongkok.

Anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah di laut tersebut. (Aljazeera/Z-4)