Pakar PBB Sebut Junta Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

PAKAR hak asasi manusia PBB Thomas Andrews mengatakan militer Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak merebut kekuasaan, Februari lalu. Dia mendesak masyarakat internasional berbuat lebih banyak guna menghentikan pelanggaran tersebut.

Berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Andrews, pelapor khusus untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengecam serangan yang meluas dan sistematis terhadap rakyat sejak kudeta lima bulan lalu.

Myanmar telah mengalami aksi protes massal dan respons brutal militer sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Mengerikan, Myanmar Berpotensi Perang Saudara

"Pasukan militer junta telah membunuh sekitar 900 orang, memaksa ratusan ribu orang mengungsi, menyiksa banyak orang, termasuk menyiksa orang dalam tahanan sampai mati, menghilangkan jumlah yang tidak terhitung, dan secara sewenang-wenang menahan hampir 6.000 orang,” kata Andrews.

Dia menuturkan, sejumlah tindakan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyesali fakta bahwa banyak yang tidak dilakukan untuk mengendalikan pelanggaran.

"Komunitas internasional mengecewakan rakyat Myanmar," katanya.

Andrews mengatakan militer telah membatasi makanan, air, dan obat-obatan untuk mereka yang mengungsi akibat serangan di desa-desa.

“Mereka telah menyadera anggota keluarga ketika pasukannya tidak dapat menemukan mereka yang memiliki surat perintah penangkapan, termasuk baru-baru ini menangkap seorang anak berusia empat tahun,” tambahnya.

“Tetapi komunitas internasional sejauh ini gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran,” imbuhnya.

Dia memperingatkan bahwa masyarakat Myanmar sangat membutuhkan dukungan dari komunitas internasional sebelum terlambat.

"Beberapa orang di Myanmar telah kehilangan harapan bahwa bantuan dari komunitas internasional akan datang dan justru berusaha membela diri melalui pembentukan pasukan pertahanan dan tindakan sabotase," tuturnya.

"Tren ini bisa meningkat dengan cepat dan pola junta yang menggunakan kekuatan yang sangat tidak proporsional sebagai tanggapan kemungkinan akan menyebabkan hilangnya nyawa yang lebih besar,” tambahnya.

Andrews mengulangi seruan untuk pembentukan Koalisi Darurat Internasional bagi Rakyat Myanmar, yang dapat menjatuhkan sanksi dan secara signifikan mengurangi pendapatan yang dibutuhkan junta untuk melanjutkan terornya.

"Potong pendapatan mereka dan Anda memotong kapasitas mereka untuk melanjutkan serangan tanpa henti terhadap rakyat Myanmar," katanya.

Dia menuturkan, komunitas internasional juga harus melarang penjualan senjata ke militer Myanmar dan meluncurkan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Perlu juga ada peningkatan dramatis dalam bantuan kemanusiaan kepada rakyat melalui saluran nonjunta. Negara-negara harus bekerja sama untuk menolak klaim legitimasi apa pun yang mungkin coba ditegaskan oleh junta, menurutnya.

"Tidak ada jaminan bahwa pendekatan ini akan berhasil, tetapi ada banyak bukti bahwa jalan saat ini mengarah pada impunitas yang lebih besar, bencana kemanusiaan, dan negara gagal,” tandasnya. (Straitstimes/OL-1)