MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November serta membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara, beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.
Belarus meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 abstain, termasuk Tiongkok dan Rusia. Sisanya, 37 anggota Majelis Umum tidak memilih.
Duta Besar PBB Uni Eropa, Olof Skoog mengatakan resolusi PBB mengirim pesan yang kuat. "Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan isolasi di mata dunia," katanya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya pada Jumat mendorong Majelis Umum untuk bertindak, dengan mengatakan pada wartawan. "Kita tidak bisa hidup di dunia saat kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima."
Rancangan awal resolusi PBB termasuk bahasa yang lebih keras yang menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar. Menurut proposal yang dilihat bulan lalu, sembilan negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus. Teks kompromi menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa bobot politik. Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.
Pasukan junta telah membunuh lebih dari 860 orang sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Resolusi PBB menyerukan militer Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan mengakhiri pembatasan di Internet dan media sosial.
Majelis Umum juga meminta Myanmar untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dibuat junta dengan ASEAN pada April untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya. Ke-10 anggota ASEAN telah memimpin upaya diplomatik internasional utama untuk menemukan jalan keluar dari krisis di Myanmar, tetapi terpecah pada hari Jumat karena tindakan PBB.
