SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mencabut atau menghapuskan semua sanksi terhadap Iran. Ini berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir.
Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran dan sepenuhnya memperbarui keringanan untuk proyek nonproliferasi nuklir.
"Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut," kata Guterres. Ia juga mengimbau Iran untuk kembali menerapkan kesepakatan secara penuh.
Seruan Guterres ke Washington muncul di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya.
Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan pakta tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras. Ini mendorong Teheran mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada 2019.
"Saya terus percaya bahwa pemulihan penuh dari rencana tetap merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa program nuklir Republik Islam Iran tetap secara eksklusif damai,” tuturnya. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang pada Selasa akan membahas laporan dua tahunan sekretaris jenderal tentang implementasi resolusi 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Tiongkok.
Iran telah memurnikan uranium hingga kemurnian sekitar 60%, jauh di atas batas kesepakatan 3,67% dan lebih dekat dengan 90% yang cocok untuk inti bom atom. Meskipun demikian, Iran menyatakan bahwa ia hanya mencari tenaga nuklir sipil dan dapat dengan cepat membalikkan langkahnya jika Washington mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan 2015. (Straitstimes/OL-14)
