Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mencabut atau menghapuskan semua sanksi terhadap Iran. Ini berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir.
Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran dan sepenuhnya memperbarui keringanan untuk proyek nonproliferasi nuklir.
"Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut," kata Guterres. Ia juga mengimbau Iran untuk kembali menerapkan kesepakatan secara penuh.
Seruan Guterres ke Washington muncul di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya.
Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan pakta tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras. Ini mendorong Teheran mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada 2019.
"Saya terus percaya bahwa pemulihan penuh dari rencana tetap merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa program nuklir Republik Islam Iran tetap secara eksklusif damai,” tuturnya. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang pada Selasa akan membahas laporan dua tahunan sekretaris jenderal tentang implementasi resolusi 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Tiongkok.
Iran telah memurnikan uranium hingga kemurnian sekitar 60%, jauh di atas batas kesepakatan 3,67% dan lebih dekat dengan 90% yang cocok untuk inti bom atom. Meskipun demikian, Iran menyatakan bahwa ia hanya mencari tenaga nuklir sipil dan dapat dengan cepat membalikkan langkahnya jika Washington mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan 2015. (Straitstimes/OL-14)
BANK sentral Iran tampaknya menggunakan sejumlah besar mata uang kripto yang didukung oleh politikus Inggris, Nigel Farage, yaitu stablecoin Tether.
EKOSISTEM aset digital Iran melampaui angka US$7,78 miliar atau sekitar Rp132 triliun pada 2025. Ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
DI tengah rezim Iran yang semakin terdesak, menghadapi tekanan luar biasa baik dari dalam maupun luar negeri, mata uang kripto muncul sebagai alternatif keuangan bagi banyak warganya.
UNTUK kesekian kalinya, Republik Islam Iran tidak ciut nyali menghadapi gertakan negara-negara Barat, terutama Amerika.
Presiden AS Donald Trump menolak memberikan kepastian terkait langkah militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara.
Memang realisme politik Trump untuk menahan kemerosotan AS merupakan preseden yang mengancam tatanan internasional.
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved