Pakar HAM PBB Desak Sanksi terhadap Sektor Minyak dan Gas Myanmar

PENYIDIK hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta negara-negara pada Rabu (7/7) untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada sektor minyak dan gas Myanmar untuk melumpuhkan junta yang mengambil alih kekuasaan lima bulan lalu.

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Hal itu memicu kemarahan di seluruh negara tersebut yang dengan cepat berubah menjadi aksi protes dan mogok yang ditekan secara brutal oleh pasukan keamanan. Tindakan tersebut membuat hampir 900 orang tewas.

"Saya berbicara tentang tekanan ekonomi, memotong pendapatan yang dibutuhkan junta militer untuk melanjutkan terornya. Saya berbicara tentang memotong akses ke senjata dan teknologi penggunaan ganda," kata Thomas Andrews, pelapor khusus hak asasi manusia di Myanmar, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Dikatakannya, tidak ada negara yang memberlakukan sanksi pada sektor minyak dan gasnya, meskipun beberapa telah menampar mereka pada perusahaan yang dikendalikan militer dan pendapatan dari permata, kayu dan pertambangan.

"Pendapatan dari sektor minyak dan gas merupakan sumber keuangan bagi junta dan diperkirakan mendekati apa yang dibutuhkan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan yang membuat mereka tetap berkuasa. Mereka harus dihentikan," katanya.

Andrews, mantan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Maine, menyerukan pembentukan 'Koalisi Darurat untuk Rakyat Myanmar', yang pada dasarnya adalah sekelompok negara, yang juga akan melarang ekspor senjata ke militer. "Harus ada tekanan," ucapnya.

AS menyerukan tindakan tegas untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. "Kami mendesak semua negara untuk menghentikan ekspor senjata dan transfer teknologi penggunaan ganda kepada junta militer," kata Meryn Schneiderhan dari misi AS untuk PBB di Jenewa, Swiss.

Sebelumnya, pejabat tinggi hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mendesak negara-negara ASEAN untuk meluncurkan dialog politik dengan pemerintah militer dan kepemimpinan yang dipilih secara demokratis di Myanmar.

PBB, katanya, harus diizinkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Myanmar, sebagaimana disepakati dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), tanpa "diinstrumentasi" oleh militer.

Blok ASEAN tersebut menyetujui konsensus lima poin dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada April. "Tetapi sayangnya kepemimpinan militer Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda untuk mematuhinya," kata Bachelet.

"Sangat mendesak bagi ASEAN untuk menunjuk utusan atau tim khusus untuk melakukan semacam dialog politik. Saya mendorong ASEAN untuk terlibat dengan kepemimpinan demokratis dan masyarakat sipil, bukan hanya front militer," tuturnya. (CNA/Nur/OL-09)