Trump Rencanakan Peran Lebih Besar AS dalam Bantuan Kemanusiaan Gaza

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan utusan khususnya, Steve Witkoff, membahas rencana peningkatan peran AS dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam pertemuan yang berlangsung Senin malam di Gedung Putih, demikian menurut keterangan dua pejabat AS dan satu pejabat Israel yang mengetahui hal tersebut.

Pertemuan itu terjadi di tengah kebuntuan dalam negosiasi gencatan senjata, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mempersiapkan langkah untuk memperluas operasi militer. 

Meskipun khawatir akan meningkatnya korban sipil, pemerintah AS belum memberikan penolakan resmi. Sementara itu, rencana bantuan pangan yang dijanjikan Trump pekan lalu masih dalam tahap perencanaan.

Baca juga : Senator AS Tolak Bantuan Tambahan untuk Israel, Kecam Krisis Kelaparan Anak di Gaza

Witkoff, yang baru saja kembali dari kunjungan ke Israel dan Gaza, terbang dari Miami untuk bertemu dengan Trump saat makan malam. 

Seorang pejabat AS mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump memutuskan untuk mengambil alih koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza karena dinilai Israel tidak menanganinya dengan efektif.

Meski belum dijelaskan secara detail bentuk keterlibatan AS, negara-negara Teluk seperti Qatar disebut akan berkontribusi dalam pendanaan, dengan kemungkinan partisipasi dari Yordania dan Mesir.

Baca juga : Yahudi AS dan Inggris Membela Palestina Mencela Israel

Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai rencana ini.

Trump dikabarkan tidak senang dengan gagasan bahwa AS harus memimpin upaya tersebut.

"Itu harus terjadi. Sepertinya tidak ada cara lain," kata seorang pejabat.

"Masalah kelaparan di Gaza semakin parah. Donald Trump tidak menyukainya. Dia tidak ingin bayi kelaparan. Dia ingin para ibu dapat menyusui anak-anak mereka. Dia semakin terpaku pada hal itu," tambah pejabat tersebut.

Pejabat AS lainnya mengatakan Trump tetap berhati-hati agar AS tidak terlalu terseret dalam krisis, dan ingin memastikan negara lain turut bertanggung jawab. 

"Presiden tidak ingin melihat AS menjadi satu-satunya negara yang menggelontorkan dana untuk masalah ini. Ini masalah global. Dia telah menugaskan Witkoff dan yang lainnya untuk memastikan semua pihak, teman-teman Eropa dan Arab kita, ikut turun tangan," tambahnya.

Dukungan terhadap peran AS juga datang dari pihak Israel. Seorang pejabat Israel membenarkan bahwa Washington berencana untuk memimpin upaya kemanusiaan agar bantuan bisa masuk lebih besar ke Gaza. 

"Mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membantu kami memperbaiki situasi kemanusiaan secara signifikan sehingga hal ini tidak lagi menjadi masalah," kata pejabat tersebut.

Namun, usulan Netanyahu untuk memperluas perang berpotensi mengganggu rencana bantuan yang ingin dijalankan Trump. Netanyahu telah membahas kemungkinan pendudukan penuh Gaza, termasuk wilayah sensitif seperti Kota Gaza. Langkah ini kontroversial karena wilayah tersebut diyakini menjadi lokasi para sandera.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sejauh ini enggan menyerbu wilayah-wilayah itu karena khawatir dapat membahayakan sandera. 

Kepala Staf IDF, Jenderal Eyal Zamir bersama sejumlah pejabat senior keamanan lainnya, telah memperingatkan Netanyahu bahwa langkah itu dapat memicu tanggung jawab penuh atas dua juta penduduk sipil Gaza jika pendudukan terjadi.

Meskipun begitu, kabinet keamanan Israel dijadwalkan bertemu pada Kamis untuk membahas dan kemungkinan menyetujui rencana pendudukan. 

Pejabat Israel menyatakan bahwa Netanyahu ingin membebaskan para sandera dengan cara mengalahkan Hamas secara militer karena dia menilai kelompok tersebut tidak tertarik dengan perjanjian damai.

Sementara pertempuran terus berlanjut, bantuan kemanusiaan akan diarahkan ke wilayah di luar zona konflik dan area yang tidak dikuasai Hamas, sesuai pernyataan dari seorang pejabat Israel.

Namun, jika eskalasi militer yang direncanakan Netanyahu berjalan, hal itu bisa menghambat inisiatif Trump untuk memperluas bantuan dan meredakan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. (Axios/Fer/I-1)