BADAN Kemanusiaan PBB memperkirakan sekitar 230.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran dan kekerasan di Myanmar pada tahun ini.
Myanmar mengalami krisis sejak kudeta 1 Februari, menggulingkan pemerintah terpilih, memicu kemarahan nasional yang menyebabkan aksi protes, pembunuhan dan pemboman, serta pertempuran di beberapa front antara pasukan dan tentara sipil yang baru dibentuk.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan operasi bantuan sedang berlangsung tetapi terhalang oleh bentrokan bersenjata, kekerasan dan ketidakamanan di negara itu.
Sebanyak 177.000 orang dilaporkan mengungsi di negara bagian Karen yang berbatasan dengan Thailand, 103.000 pada bulan lalu, sementara lebih dari 20.000 orang berlindung di 100 daerah pengungsian setelah pertempuran antara Pasukan Pertahanan Rakyat dan tentara di Negara Bagian Chin yang berbatasan dengan India.
Beberapa ribu orang melarikan diri dari pertempuran di negara bagian Kachin dan Shan utara, wilayah dengan tentara etnis minoritas yang memiliki sejarah panjang permusuhan dengan militer.
Baca juga: Junta Myanmar Berterima Kasih Atas Dukungan Rusia
Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis minoritas tertua di Myanmar, menyatakan keprihatinan atas hilangnya nyawa warga sipil, meningkatnya kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer di seluruh Myanmar.
"KNU akan terus berjuang melawan kediktatoran militer dan memberikan perlindungan sebanyak mungkin kepada orang-orang dan warga sipil tak bersenjata," katanya dalam sebuah pernyataan.
Protes anti-junta berlangsung di Negara Bagian Kachin, Dawei, Wilayah Sagaing dan ibu kota komersial Yangon pada Kamis (24/6), dengan para demonstran membawa spanduk dan membuat gerakan tiga jari untuk menentang.
Beberapa menunjukkan dukungan bagi mereka yang menentang kekuasaan militer di Mandalay, di mana terjadi baku tembak antara tentara dan kelompok gerilya yang baru dibentuk pada Selasa, tanda pertama bentrokan bersenjata di pusat kota besar sejak kudeta.
Setidaknya 877 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan lebih dari 6.000 ditangkap sejak kudeta, menurut Asosiasi Tahanan Politik (AAPP).
Upaya diplomatik oleh negara-negara Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis dan memulai dialog telah terhenti dan para jenderal mengatakan akan tetap pada rencana mereka untuk memulihkan ketertiban dan mengadakan pemilihan dalam dua tahun.(Straitstimes/OL-5)
