MISI penjaga perdamaian PBB secara global sedang mempersiapkan kemungkinan penutupan pada Kamis (1/7) jika Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak dapat menyetujui anggaran baru senilai US$6 miliar untuk tahun ini hingga 30 Juni tahun depan.
Sejumlah diplomat menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang mengadu Tiongkok dengan negara-negara Barat atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.
Kepala Strategi Manajemen, Kebijakan dan Kepatuhan PBB Catherine Pollard mengatakan 12 misi penjaga perdamaian badan dunia yang sebagian besar berada di Afrika dan Timur Tengah, telah disarankan untuk mulai membuat rencana darurat jika anggaran baru tidak diadopsi tepat waktu.
"Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka," kata Pollard.
Dia mengatakan jika batas waktu Rabu (30/6) terlewati, maka Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menggunakan uang untuk menjaga aset PBB serta memastikan perlindungan staf dan pasukan penjaga perdamaian.
Baca juga: Bom Mobil Lukai 13 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Mali
Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi covid-19 dan mendukung upaya dan mediasi politik.
Amerika Serikat dinilai memiliki kontributor terbesar untuk anggaran pemeliharaan perdamaian, bertanggung jawab atas sekitar 28%, diikuti oleh Tiongkok dengan 15,2% dan Jepang dengan 8,5%.(Straitstimes/OL-5)
