Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KOREA Utara menggulirkan dana sebesar US$300.000 kepada prakarsa bantuan kemanusiaan yang dipimpin PBB untuk Myanmar. Ini merupakan sumbangan pertama Korea Utara ke negara lain sejak 2005.
Layanan pelacakan keuangan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menunjukkan bahwa Korea Utara membayar kontribusi tersebut pada 24 Mei kepada Dana Kemanusiaan Myanmar.
Baca juga: Pasukan Militer Dituding Bakar Desa di Magway Myanmar
Lembaga tersebut meminta dana sekitar US$276 juta untuk membantu penanganan krisis di Myanmar. Diketahui, sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan kudeta militer pada Februari lalu, Myanmar mengalami krisis hebat yang ditambah pandemi covid-19.
Korea Utara terakhir menawarkan bantuan keuangan kepada PBB pada 2005. Saat itu, Korea Utara memberikan dana sebesar US$150.000 untuk Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Maladewa dan Sri Lanka. Sejumlah negara tersebut dilanda tsunami dahsyat pada Desember 2004.
Baca juga: Myanmar Laporkan Kasus Varian Baru Covid-19
Diketahui, Korea Utara memiliki hubungan lama dengan Myanmar. Pengawas PBB melaporkan bahwa Pyongyang memasok senjata ke negara Asia Tenggara tersebut. Saat ini, pihak PBB tengah menyelidiki kerja sama rudal antara kedua negara.
Korea Selatan juga meluncurkan bantuan sebesar US$600.000 kepada PBB untuk mendukung pemulihan Myanmar. Namun, telah menangguhkan pertukaran pertahanan, serta melarang ekspor senjata dan barang strategis lain ke Myanmar, yang tengah dikuasai junta militer.(Straitstimes/OL-11)
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved