Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Ombudsman menilai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso telah melakukan maladministrasi.
Hingga 30 September 2023, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih relatif rendah yakni Rp175,73 triliun dari target Rp297 triliun
SEBANYAK 65,4% dari Puskesmas belum memiliki SDM yang kompeten, termasuk di antaranya dokter.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusulkan tujuh pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk diambil pemerintah.
Ombudsman akan melakukan pemeriksaan secara berjenjang para pejabat Kemendag
Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mempertanyakan uang pungutan terutama yang berkedok sumbangan di lingkaran SMA-SMK Negeri Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
BADAN Legislasi DPR sedang menggodok penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan
Temuan Ombudsman RI dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa potensi kerugian negara dari bansos ini disebabkan karena sasaran yang diakibatkan oleh data yang tidak valid
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika ,menjelaskan pihaknya menemukan dugaan maladministrasi pada proses surat persetujuan impor (SPI) bawang putih.
Ia menyoroti soal strategi pengendalian harga minyak goreng yang semuanya digerakkan berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah.
Ombudsman akan melakukan sejumlah tinjauan lapangan di sejumlah PLTU di sekitar Jabodetabek untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan AMDAL.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas mengatakan akan ada evaluasi penjabat (Pj) bupati dan wali kota.
Ombudsman mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk tidak mengangkat perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah. Desakan itu disampaikan seiring banyaknya nama dari TNI yang diajukan.
Ombudsman meminta Kemendagri membuka data nama-nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang diajukan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota kepada publik.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan prajurit TNI aktif tidak bisa ujug-ujug menjadi penjabat (pj) kepala daerah. Meskipun, TNI itu pensiun dini atau mengundurkan diri.
Sektor kelistrikan mempunyai peran strategis dalam kegiatan publik sehari-hari di rumah, kantor dan semua tempat kegiatan publik.
OMBUDSMAN Republik Indonesia menemukan sedikitnya 5 permasalahan dalam program pupuk bersubsidi. Hal itu terungkap dalam Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi.
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyebutkan bahwa pupuk merupakan variabel penting dalam pertanian. Oleh karena itu, Mentan berharap
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved