Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WARGA eks kampung bayam datangi kantor Ombudsman melaporkan tindak lanjut surat ajakan dialog kepada penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, yang hingga kini belum ada respon.
“Kami sudah melaporkan terkait polemik kampung bayam. Data sudah cukup lengkap, namun ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan, surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada PJ Gubernur yang tidak pernah direspon itu,” kata perwakilan warga Kampung Bayam Furqon kepada awak media, Selasa (20/2).
Ia mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk mengajak Heru Budi berdialog terkait polemik Kampung Susun Bayam (KSB) yang masih bergulir. Warga telah menyurati hingga datang langsung kantor Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu, namun hasilnya nihil.
Baca juga : DPRD DKI: Heru Budi Harus Tuntaskan Masalah Kampung Bayam secara Humanis
Ia menyanyangkan sikap Heru Budi yang tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Menurutnya, negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik.
"Heru Budi menghalangi hak warga KSB dalam pemenuhan kebutuhan ruang hidup, bersekolah dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Furqon dan warga kampung bayam hanya mengungkap dialog terbuka
Baca juga : Warga Paksa Tempati Kampung Susun Bayam, Ini Kata Pj Gubernur
Gubernur dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola terkait nasib mereka yang belum kantongi kunci Kampung Susun Bayam.
"Harapannya setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, OMBUDSMAN bisa mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin," pungkasnya. (Z-3)
Baca juga : Pemprov DKI Belum Tentukan Nasib Kampung Susun Bayam
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved