Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardano mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara Pemprov DKI, Jakpro dan warga Kampung Bayam. Ia meminta penyelesaian dilakukan secara humanis.
"Saya minta melalui pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah permasalahan warga Kampung Bayam meluas menjadi permasalahan sosial dan politik," ujarnya kepada awak media, Rabu (24/1).
Politisi PKS itu mengatakan pemerintah perlu menjaga 64 warga kampung bayam yang sudah menjadi warga binaan Pemda DKI sejak kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dari 64 warga tersebut terdapat anak-anak di bawah umur dan siswa yang masih bersekolah.
Baca juga: Soal Kampung Bayam, Ini Kata Anies
"Mereka harus dijaga oleh pemerintah baik secara fisik dan mental," jelasnya.
Lebih lanjut, dari hasil kunjungannya ke Kampung Susun Bayam, Mardano mengatakan masalah kampung bayam telah menarik perhatian banyak pihak.
"Termasuk Komnas HAM. Apalagi, warga yang berupaya mendapatkan haknya itu merasa kesulitan mendapatkan akses pasokan air bersih. Aliran listrik pun dimatikan," tutur Mardono.
Baca juga: Jakpro: Warga Boleh Tempati Kampung Susun Bayam, tapi Ada Syaratnya
Menurutnya, jika merujuk pada kesepakatan awal antara warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI, warga akan mendapatkan haknya di bulan Desember 2023.
"Untuk itu saya meminta pihak Jakpro maupun Pemprov DKI untuk kembali kepada kesepakatan awal itu," tandasnya. (Z-11)
Dokumen dari Dispora tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan Jakpro bisa memproses warga calon penghuni KSB segera masuk hunian.
"Untuk tanahnya itu kan masih berproses di BP (Badan Pembina) BUMD DKI Jakarta dalam langkah inbreng, istilahnya penyertaan modal berbentuk tanah,"
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengakui proses penyerahan unit Kampung Susun Bayam (KSB) masih dalam tahapan legalitas dengan Pemprov DKI Jakarta untuk disewakan.
PWKB melayangkan surat keberatan administratif atas tindakan PT Jakarta Propertindo dan Pj Gubernur DKI Jakarta, yang tidak penuhi hak mereka mendapatkan hunian.
PEMPROV DKI Jakarta belum menentukan kelanjutan nasib Kampung Susun Bayam (KSB) di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang hingga kini masih nihil penghuni.
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) belum memberikan izin bagi eks warga kampung bayam bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah berdiri.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait kesiapan Jakarta International Stadium (JIS)
Heru menerangkan salah satu perbaikan fasilitas yang bakal dilakukan ialah akses masuk penonton. Jumlah akses masuk akan ditambah.
Menpora mengatakan rencana renovasi JIS berkembang seiring kepastian lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-17.
KETUA Umum Jakmania Dicky Soemarno meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Persija bisa bertanding sepakbola di Jakarta International Stadium (JIS).
Heru Budi Hartono memastikan renovasi JIS akan selesai sebelum Piala Dunia U-17 berlangsung bulan November mendatang.
Trofi Piala Dunia U-17 2023 dipamerkan kali pertama di Jakarta dalam seremoni di kegiatan Car Free Day (CFD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved