DIlaporkan Warga Eks Kampung Bayam ke Ombudsman, Ini Kata PJ Gubernur DKI

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar banyak terkait polemik warga eks Kampung Bayam yang melaporkan dirinya ke Ombudsman beberapa waktu lalu. Menurutnya, Pemprov DKI sudah memberikan solusi terbaik.

"Ya pemda kan sudah memberikan yang terbaik," ujar Heru singkat kepada awak media di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/2).

Warga melaporkan Heru ke Ombudsman karena menolak berdiskusi perihal nasib para warga yang hingga kini belum mendapatkan kepastian tinggal di Kampung Susun Bayam, Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Baca juga : Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Dilaporkan Warga Eks Kampung Bayam ke Ombudsman

Adapun solusi yang pernah Heru tawarkan diantaranya relokasi warga eks Kampung Bayam ke Rusun Nagrak hingga adanya rencana untuk membangun rumah susun (rusun) baru bagi warga.

"Pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok, kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit, untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," ujarnya.

Heru menegaskan Pemprov DKI tidak pernah mengabaikan nasib warga eks Kampung Bayam. Direncanakan pada 2025, rusun tersebut akan mulai dibangun.

Baca juga : Pemkot Jakut Tawarkan Warga Eks Kampung Bayam Tinggal Sementara di Rusun

Sebelumnya, Warga eks kampung bayam datangi kantor Ombudsman untuk melaporkan terkait tindak lanjut surat ajakan dialog kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang hingga kini belum ada respon.

“Kami sudah melaporkan terkait polemik kampung bayam. Data sudah cukup lengkap namun ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan, surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada PJ Gubernur yang tidak pernah direspon itu.” kata perwakilan warga Kampung Bayam Furqon kepada awak media, Selasa (20/2).

Ia mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk mengajak Heru Budi berdialog terkait polemik Kampung Susun Bayam (KSB) yang masih bergulir. Warga telah menyurati hingga datang langsung kantor Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu, namun hasilnya nihil.

Ia menyanyangkan sikap Heru Budi yang tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Menurutnya, negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik.

"Heru Budi menghalangi hak warga KSB dalam pemenuhan kebutuhan ruang hidup, bersekolah dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya," jelasnya. (Z-5)