Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman. Ia mempersilahkan laporan tersebut bergulir.
"Ya nggak apa-apa. Saya tidak mengeluarkan administrasi apa-apa," kata Heru ditemui Media Indonesia usai berkunjung ke kegiatan Sembako Murah di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).
Heru mengatakan, pengkajian dan evaluasi terkait jalur sepeda dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Jika nantinya dari hasil evaluasi itu jalur sepeda perlu ditambah, ia akan menurutinya.
Baca juga : Tidak Becus Kelola Jalur Sepeda di Jakarta, Heru Budi Dilaporkan ke Ombudsman
"Iya kalau ada jalan bertambah ya jalur sepeda bertambah. Itu kan perencanaannya di Dishub DKI," tuturnya.
Heru pun menegaskan, Pemprov DKI telah mencapai target pembangunan jalur sepeda. Sehingga saat ini fokus Pemprov DKI dititikberatkan pada pemeliharaan dan evaluasi.
Total ada 313,6 km jalur sepeda di Ibukota. Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah tersebut merupakan pembangunan jalur sepeda yang dilakukan sejak 2012 hingga 2023.
Baca juga : DIlaporkan Warga Eks Kampung Bayam ke Ombudsman, Ini Kata PJ Gubernur DKI
Dalam pemeliharaan tersebut, Dishub DKI berencana mengganti stick cone dengan paku marka jalan. Penggunaan paku marka jalan sebagai pengganti stick cone lebih baik ditinjau dari segi estetika, kemudahan perawatan, keselamatan dan nilai ekonomis
Jaringan jalur sepeda yang telah dilaksanakan merupakan jalur sepeda yang telah menjangkau layanan rute angkutan umum massal dan simpul transportasi yaitu halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL, dan Terminal Bus (Terminal Pasar Senen, Kampung Melayu, Rawamangun, Blok M, Cililitan, Pulo Gadung).
Sementara itu, tipologi jaringan Jalur sepeda berdasarkan Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR nomor 05/P/BM/2021 tentang Perancangan Fasilitas Pesepeda bahwa Ketentuan Umum, Ketentuan Teknis, dan Kriteria Dalam Perancangan Fasilitas Pesepeda, antara lain jalur sepeda terproteksi (Tipe A), lajur sepeda di trotoar (Tipe B), lajur sepeda di badan jalan (Tipe C), rambu, dan marka.
Baca juga : Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Dilaporkan Warga Eks Kampung Bayam ke Ombudsman
Tipologi jaringan jalur sepeda di wilayah provinsi DKI Jakarta diantaranya sebagai berikut jalur sepeda terproteksi total sepanjang 32,310 km dengan rincian terproteksi dengan planter box sepanjang 11,2 km, terproteksi dengan stick cone sepanjang 20,11 km, terproteksi dengan kanstin 1 km.
Kemudian ada jalur sepeda di trotoar sepanjang 23,293 km dan lajur sepeda berbagi 258,004 km.
Sebelumnya, Heru Budi dilaporkan oleh Bike To Work ke Ombudsman karena dinilai telah melakukan maladministrasi pengelolaan jalur sepeda di Ibukota.
Salah satu dugaan maladministrasi pengelolaan dan pemeliharaan itu antara lain Pemprov DKI memangkas anggaran jalur sepeda pada RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar pada November 2022.
Pemprov DKI juga melakukan rekayasa lalu lintas di pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar jalur pedestrian dan jalur sepeda, April 2023. (Z-8)
Pembangunan jalur sepeda tersebut dibangun berdasarkan tipologi jalan, volume kendaraan, dan perspektif ruang perkotaan.
Pramono juga mengatakan akan melakukan penertiban di jalur sepeda yang sebelumnya sudah dibangun oleh mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved