Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memberikan apresiasi tinggiatas langkah kongkret Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengalokasikan dana pribadi Rp 36 miliar di bank garansi untuk anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang tengah diajukan ke Kementerian Keuangan.
Kebijakan ini guna mempercepat realisasi penyediaan benih padi dan jagung bagi petani untuk masa tanam Oktober 2023 - Maret 2024 yang mulai berjalan di bulan November dan Desember 2023 ini.
"Kebijakan Pak Menteri Pertanian, kami Ombudsman mendukung penuh, beliau menyiapkan dana pribadi Rp 36 miliar, agar di masa tanam November dan Desember 2023 ini tersedia benih padi dan jagung," kata Yeka pada acara Panen dan Tanam di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Kamis (23/11/2023).
Baca juga: Anggota Ombudsman: Kementan Butuh Sosok Pemimpin Kuat Seperti Andi Amran
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui usulan ABT Kementan tahun 2023 sebesar Rp 5,83 triliun untuk mempercepat produksi jagung dan padi di tahun 2023-2024.
"Kepastian anggaran kan ditunggu para penyedia benih agar bisa menyediakan stok benih. Sehingga, adanya dana di bank garansi itu bisa membackup merealisasikan bantuan benih. Tentunya setelah realisasi ABT, dana pribadi di bank garansi itu digantikan," ujar Yeka.
"Kami berharap, para penyedia benih benar-benar atau tidak main-main dalam menyediakan benih. Jangan sampai padi dan jagung yang diperuntukan konsumsi dijadikan benih," jelasnya.
"Kami akan melakukan pengawasan ketat ke para penyedia. Karena program Kementerian Pertanian yang bagus ini harus kita support penuh, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum," sambung Yeka.
Baca juga: Mentan Amran Genjot Upsus Percepatan Produksi Padi dan Jagung di Jatim
Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan tambahan anggaran itu dalam rangka upaya peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk, dan pestisida, optimalisasi lahan rawa insentif bagi petugas lapangan, serta bimbingan teknis.
Usulan ABT tersebut sudah lebih dahulu disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-241/RC.110/M/11/2023 pada tanggal 6 November 2023.
"Kami fokus sekarang turun ke daerah mempercepat panen dan tanam agar terjadi peningkatan produksi padi dan jagung. Tahun 2024 kita targetkan produksi naik, 2025 kita tekan impor, tahun 2026 kita swasembada kembali dan tahun 2028 kita bisa wujudkan lumbung pangan dunia," tuturnya.
"Untuk mempercepat tanam, kami siapkan benih, pupuk, alat mesin pertanian dan pendampingan. Apa yang terbaik untuk petani itu yang kami serahkan," tegas Amran. (RO/S-4)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
15 ton cabai dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma.
Sebelum penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang dilakukan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Untuk delik kerugian keuangan negara, dia mengatakan KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved