Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKSANA Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi beserta jajaran lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) berkoordinasi dengan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, terkait pengawasan pelayanan publik di sektor pertanian dan pangan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (20/10).
"Perlunya koordinasi antar instansi pemerintah, dinas, pemerintah daerah, badan/lembaga terkait, hingga sampai ke kelompok taninya guna menyelaraskan kepentingan dan terciptanya pertanian yang transparan," ujar Yeka.
Yeka menambahkan, "Agenda ombudsman ini kita sinergikan, rencanakan dan fokus untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pengembangan pembangunan pertanian demi meningkatkan pelayanan publik kepada petani maupun pekebun. Kita akan bahas bersama supaya kita bisa temukan solusi tepat guna untuk kebijakan perkebunan, hortikultura, pakan, unggas, alsintan."
Baca juga: Pemerintah Kejar Target Produksi 35 Juta Ton Beras
Menurut Ombudsman, ada beberapa yang menjadi catatan penting terkait Kelapa Sawit yaitu dalam pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel. Selain itu tantangan capaian kinerja PSR dan program biodiesel juga menjadi isu yang harus segera direalisasikan sesuai target.
Plt. Mentan mengapresiasi langkah koordinasi ini dengan Ombudsman. "Terima kasih untuk ombudsman sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama koordinasi khususnya terkait pertanian."
"Intinya mari kita bersinergi, supaya bisa lebih optimal dalam melayani petani maupun pekebun dan publik kita. Transparansi itu penting, dan kita ini pelayan publik," ujar Arie.
Dirjen Perkebunan Diminta Bentuk Program Akselerasi PSR
Pada momen ini, Plt Mentan meminta jajarannya untuk memaksimalkan program-program perubahan pertanian.
Arief berpesan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.
Baca juga: Genjot Produksi Beras Nasional, Ini Strategi yang Dilakukan Kementan
"Sawitnya sudah bagus, kemudian kalau bisa kita buat pabrik minyak merah untuk pekebun sawit kita, dan itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan juga untuk pekebunnya. Sementara untuk komoditas lain, seperti tebu kita jadikan energi terbarukan, dalam etanol bentuknya," kata Plt Mentan.
"Selain itu, juga harus bisa cadangkan gula untuk diekspor. Kemudian kita kan belum pernah replanting teh dan kopi, alokasi kan kesitu juga," ujar Arief.
Menjawab tantangan tersebut, Andi Nur menyatakan Ditjen Perkebunan siap untuk melakukan program-program lanjutan dan telah menyiapkan strategi untuk tata kelola kelapa sawit nasional dengan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN, Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Satgas Sawit dan Gugus Tugas Monitoring TBS, dan pengembangan Tebu serta strategi pencapaian swasembada gula konsumsi.
Baca juga: Kementerian Pertanian Andalkan Strategi Irigasi
Dirjen Perkebunan telah berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga serta pihak terkait untuk menemukan solusi dan strategi cepat dan tepat demi mencapai target program yang telah Ditjen Perkebunan bentuk.
"Sawit berkelanjutan itu bisa menjadi program untuk kembali menggerakkan biodiesel kita. Sesuai arahan bapak, kita akan mengembangkan sawit dan tebu, karena kedepannya biodiesel akan menjadi salah satu energi terbarukan yang bisa menggantikan bahan bakar fosil yang akan habis. Untuk replanting teh dan kopi, kita akan garap dulu datanya, kemudian koordinasikan dengan pihak terkait," jelas Andi Nur. (RO/S-4)
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Kartu Tani tetap berlaku, tapi KTP juga bisa dipakai menebus pupuk subsidi
Pada hari pertama diminta kembali menjadi Menteri Pertanian, dirinya langsung berupaya meningkatkan biaya operasional penyuluh (BOP)
Pemerintah terus berupaya memaksimalkan produksi pangan di Indonesia, khususnya padi
Dengan dioptimalkannya 9 bendungan ini diharapkan produksi meningkat, sehingga upaya mewujudkan swasembada pangan bisa terlaksana secepat-cepatnya
Pertanian tak hanya menanam padi atau bahan pokok lainnya, tapi juga merambah peternakan dan perikanan.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mentargetkan elektabilitas partainya terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lewat konsolidasi politik
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Pekanbaru, Riau.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono sowan ke kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.
PLt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyambangi kantor DPC PPP Sorong, Papua Barat. Karena dinilai kurang layak akan dibangun ulang.
SEBAGAI bentuk konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved