Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto dilaporkan ke Ombudsman, Selasa (12/2). Aduan berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam pengadaan alutsista melalui PT Teknologi Militer Indaonesia (TMI).
“Hari ini kami melaporkan menteri pertahanan atau Kementerian Pertahanan terkait dugaan maladministrasi terkait penunjukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam pengadaan alutsista,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Gina Sabrina.
Laporan itu sejatinya diadukan oleh PBHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Imparsial yang bergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Dalam aduan ini, Prabowo diduga melakukan pelanggaran atas penunjukkan langsung PT TMI dalam proyek pengadaan alutsista.
Baca juga : Presiden: Permintaan Peluru Buatan PT Pindad Meningkat
“Kami menemukan surat yang terbit pada tahun 2020 yang ditujukan kepada Rusia seperti itu yang ditandatangani langsung oleh PT Prabowo menunjuk PT TMI secara langsung untuk pengadaan alutsista, seperti itu,” ujar Gina.
Gina mengatakan penunjukkan langsung dalam pengadaan alutsista tidak dibolehkan berdasarkan Undang-Undang Industri Pertahanan. Kementerian Pertahanan juga sejatinya harus mengutamakan produksi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan persenjataan Indonesia.
Gina mengamini pengadaan alutsista boleh melalui perusahaan lain jika mengacu Undang-Undang Industri Pertahanan. Tapi, kata dia, tidak bisa menunjuk secara sepihak.
Baca juga : Dukung Industri Pertahanan, Menhan Dukung Kerja Sama dengan Negara Lain
“Ketika produksi dalam negeri tidak mampu untuk dipenuhi, maka, harus melalui berbagai prosedur sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan yakni melalui proses dengan pengusulan ke Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP,” ucap Gina.
Prabowo disebut tidak mengajak KKIP dalam pengadaan alutsista. Dugaan itu dinilai sebagai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh menteri pertahanan.
“Alih-alih kemudian melakukan pengusulan kepada KKIP, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung menunjuk PT TMI dalam semua proses pengadaan alutsista,” kata Gina.
Baca juga : KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage
Gina menegaskan, aduan tersebut tidak didasari kepentingan politik sejumlah pihak. Laporan baru dilakukan atas temuan bukti yang didapatkan.
Sejumlah bukti dibawa dalam aduan ini. Pertama yakni surat penunjukkan langsung PT TMI yang dilakukan Prabowo.
“Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan siapa saja pemegang saham dari PT TMI karena tadi diduga salah satu alasan kami adalah adanya, kami mempertanyakan sebenarnya kenapa kemudian ditunjuk PT TMI dengan alasan yang jelas dan kemudian penunjukan itulah yang kemudian menjadi dasar basis pembelian dan lain-lain pengadaan dan lain-lainnya,” ucap Gina.
Baca juga : Debat Capres Putaran Kedua
Sejumlah percakapan yang beredar di publik juga masuk dalam bukti dalam laporan tersebut. Gina tidak memerinci pembahasan dalam komunikasi yang dilampirkan pihaknya. (Z-5)
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) membahas mengenai rencana mendirikan perkampungan haji
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyerukan perdamaian di Gaza, Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyepakati sejumlah kerja sama strategis
pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut negara yang tidak berinvestasi dalam industri pertahanan akan menjadi bangsa budak.
Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan.
Indonesia dan Prancis akan memperkuat kemitraan strategis di sektor pertahanan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (28/5).
Presiden Prabowo menekankan untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan terutama modernisasi alutsista.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved