3.415 Kasus Maladministrasi di 2023

OMBUDSMAN RI mencatat ada 3.415 kasus maladministrasi yang terjadi sepanjang tahun 2023. Kasus maladministrasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diinvestigasi dan dibuktikan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan masyarakat terhadap adanya dugaan maladministrasi telah ditemukan dan dibuktikan adanya maladministrasi sebanyak 40,38%,” ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023, Kamis (14/3).

Dijelaskannya, kasus maladministrasi paling tinggi terjadi di sektor pelayanan, terkait tidak memberikan pelayanan mencapai 1.362 kasus. Lalu, penundaan berlarut sebanyak 967 kasus. Diikuti, penyimpangan prosedur dengan jumlah kasus 651.

“Dugaan maladministrasi tertinggi adalah tidak memberikan layanan, kemudian penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur,” imbuhnya.

Maladministrasi lain adalah tidak patut dengan jumlah kasus 154, tidak kompeten 104, penyalahgunaan wewenang 75, permintaan imbalan uang, barang dan jasa 71, diskriminasi 10, lain-lain 10, berpihak 10, dan konflik kepentingan 2 kasus.

Beberapa tindakan korektif yang tidak dilaksanakan dan diterbitkan rekomendasi oleh Ombudsman, diantaranya maladministrasi ganti rugi pengadaan tanah oleh pemerintah kota Lhokseumawe.

Kemudian, belum terselesaikannya persoalan hunian bangunan eks penugasan pelaksana Dwikora di kota Probolinggo. Lalu, maladministrasi terkait pemberhentian perangkat desa di kabupaten Gorontalo.

“Untuk meningkatkan akses pengaduan masyarakat, Ombudsman telah melakukan sosialisasi akses pengaduan terhadap 52 kota/kabupaten dengan maksud dapat mengenalkan Ombudsman kepada masyarakat lebih luas, khususnya bagi daerah-daerah yang tingkat aksesnya masih renda,” kata Najih. (Van/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi