Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan akta kelahiran Nomor 3216-LU-21082023-0061 atas nama Asriel Adlye Sidauruk.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda di acara Botram Kecamatan Tarumajaya menyatakan penerbitan akta tersebut sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menerima surat dari LBH Srikandi Ganisa pada 13 Januari 2025 yang meminta klarifikasi terkait akte tersebut dan sudah kami jawab surat tersebut pada 20 Januari 2025,” katanya sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan akibat persoalan tersebut, Disdukcapil tertanggal 29 Oktober 2024 turut menjadi pihak tergugat dalam perkara perdata nomor 254/Pdt.G/2024/PN.Ckr yang diajukan Evi Susiati selaku ibu kandung Asriel.
Dalam fakta persidangan perkara dimaksud, terungkap bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari pemohon akte kelahiran yang tidak disebutkan namanya melainkan anak dari pemohon perkara yakni Evi Susiati.
Setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Cikarang, para pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk menetapkan akta perdamaian.
“Kami juga akan membatalkan dan menerbitkan akta kelahiran baru berdasarkan keputusan akte perdamaian dari Pengadilan Negeri Cikarang, sesuai peraturan yang berlaku,” demikian ungkap Carwinda. (Ant/M-3)
PU tidak melaksanakan amar MK tersebut dengan benar, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal.
2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.
Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
TikTok diduga melakukan maladministrasi terkait operasional TikTok Shop. Selain itu, TikTok Shop juga diduga sengaja melakukan pengabaian dan tidak mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan.
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
Menurut Dewa Juli, metode jemput bola yang diterapkan ini diakui sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
Kemendagri mengingatkan dinas dukcapil agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan NIK baru untuk penduduk dewasa.
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved