Soal Temuan Maladministrasi SPI Bawang Putih, Ini Jawaban Kemendag

OMBUDSMAN RI menemukan adanya maladministrasi Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada pemohon importir.

Dalam menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengungkapkan bahwa dirinya mengormati Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) yang diberikan Ombudsman RI.

"Kami sudah nerima ya kita ucapkan terima kasih ya kita juga menghormati hasil LHAP," kata Budi saat ditemui kemarin (18/10).

Budi menerangkan bahwa nantinya hasil dari LHAP tersebut akan dijadikan bahan evaluasi khususnya di Kemendag sendiri.

"Itu nanti kita jadikan evaluasi untuk pelayanan publik yang lebih baik, itu evaluasi buat kita. Justru kita terima kasih sudah dievaluasi oleh Ombudsman," ungkap Budi.

Selain itu, Budi menyebut bahwa saat ini semua izin SPI semuanya harus melalui Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) terlebih dahulu.

Kembali lagi Budi menegaskan bahwa Kemendag akan menghormati keputusan dan akan mempelajari beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman RI.

"Ya kita laksanakan rekomendasi itu ya sambil kita pelajari untuk evaluasi ke depan jadi biar pelayanan publik itu lebih baik jadi untuk evaluasi kita. Terima kasih. Kita hormati keputusannya," tandasnya.

Diketahui, Ombudsman RI akan memberikan waktu 30 hari kerja untuk tindakan korektif atas temuan maladministrasi tersebut. Apabila tidak diperbaiki, maka pemerintah dalam hal ini Kemendav akan mendapatkan citra buruk terhadap pelayanan publik. (Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum