Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya.
DPR akan melihat untuk apa saja anggaran tersebut akan digunakan oleh Pigai
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai soal Anggaran Rp20 triliun bisa dipenuhi selama masuk akal.
Selain itu, anggaran besar tersebut akan diperuntukkan untuk program membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum bisa memberi tanggapan terkait rancangan dan target penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.
Berasal dari Papua Tengah, Natalius Pigai adalah sosok yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Pigai selain menemui anak-anak korban perang juga bertemu dengan otoritas Ukraina seperti Ombudsman Anak dan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Natalius Pigai menilai pernyataan Guntur Soekarno Putra sangat berbahaya karena mengandung unsur dendam dan kebencian
Undang-Undang Pemilihan Umum selama ini diskriminatif terhadap anak muda yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin.
KETUA Tim Non Litigasi Eks Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Natalius Pigai, yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor pada PN Makassar meminta KPK untuk menahan diri
Aktivis HAM Natalius Pigai jawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal politik identitas
Menurut Pigai, Indonesia sudah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan sudah menjadi hukuman nasional.
"Saya menolak keadaan Papua Darurat Sipil karena akan mengancam rakyat sipil," ungkap Pigai seperti dikutip dari akun Twitternya @NataliusPigai
"Nah ini yang saya bilang pantas kita apresiasi. Tanpa keluar dari koridor penegakan hukum, KPK juga menghormati hak-hak tersangka. Ini kita apresiasi," tukasnya.
Natalius mengingatkan pengusutan kasus itu tidak bisa berjalan hanya dengan dalil penegakan hukum semata tetapi perlu juga memahami aspek kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat
Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo menurut Pigai sudah menjawab keraguan publik yang selama ini menuntut Polri mengungkap kasus tewasnya Brigadir J secara terang-benderang
Berdasarkan data BPS 2022, yang dikutip Natalius, DKI Jakarta berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen, yaitu dari 4,69 persen pada 2020 menjadi 4,67 pada 2021.
“KPK mesti terbuka sampaikan posisi Bupati Timika: Tersangka karena apa? Korupsinya berapa? Siapa yang beri? Apakah tunjuk Kontraktor?"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved