Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya sedang menyusun delapan rancangan peraturan menteri (permen) serta akan mengajukan dua rancangan undang-undang ke pemerintah.
Hal itu dilakukan setelah Kementerian HAM rampung menyelesaikan seluruh infrastruktur kantor, sarana prasarana, serta kelengkapan pegawai yang totalnya mencapai 1.082 orang.
"Saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri. Dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah," ujar Pigai di Jakarta, Rabu (22/1).
Pigai mengatakan, salah satu rancangan undang-undang yang akan diajukan adalah revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM. Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan Kementerian HAM setelah berpisah dengan kementerian induknya, yakni Kementerian Hukum dan HAM. "Kita mengeluarkan regulasi-regulasi karena institusi kami ini institusi baru," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan rancangan UU yang bakal disodorkan Kementerian HAM nanti berpotensi masuk ke dalam daftar panjang Prolegnas 2025. Pasalnya, Prolegnas 2025 sudah diketok.
"Apakah itu akan masuk short list? Nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," aku Willy.
Ia sendiri mengaku belum mengetahui rancangan UU apa saja yang bakal disodorkan oleh Kementerian HAM. Menurut Willy, pihaknya akan menggodok pembahasan revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, DPR juga berdiskusi dengan pemerintah untuk menelurkan UU Transfer of Prisoners.
"Karena kita belum punya payung hukumnya, maka kemudian ya kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Yusril, dengan Kementerian Hukum juga. Itu justru yang sangat mendesak untuk segera kita buat undang-undang," tandas Willy. (J-2)
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Thomas Harming Suwarta soal kekerasan di Cidahu.
KOMNAS Perlindungan Anak menyoroti beberapa hal krusial seperti kekhawatiran terhadap intervensi Kementerian HAM pada kasus persekusi di Cidahu.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
GREENPEACE Indonesia menilai masih beroperasinya pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak selaras dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Permen tentang Layanan Pos Komersial adalah kebijakan penting untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat bagi pelaku industri kurir,
Hingga saat ini, sedikitnya sudah ada 42 perusahaan menjadi korban perkara lingkungan menggunakan Permen LH No 7/2014. Total nilai kerugian yang dihitung mencapai Rp 29 triliun.
Supratman menuturkan sinkronisasi dan harmonisasi UU peraturan dilakukan guna bisa sampai kepada Indonesia Emas 2045.
Silmy Karim mengatakan sudah pernah terjadi peristiwa tragis, yakni petugas imigrasi gugur saat menjalankan tugas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved