Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Kamis (31/10).
"Besok jam 10 insya Allah Pak Natalius Pigai (rapat dengan Komisi XIII DPR RI)," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Willy mengaku pihaknya tak hanya mendalami soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran hingga Rp2 triliun. Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Willy mengatakan pihaknya akan mendalami bagaimana tugas dan fungsi Kementerian HAM agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Tentu tugas kita lebih dalam, kalau hanya merespons hal yang sensasional kita juga melihat kelembagaan ini baru, kita harus melihat strukturisasinya, bagaimana tupoksinya, supaya tidak overlapping dengan Komnas HAM maka kami undang mereka pagi," kata Willy.
Selain itu, kata Willy, Komisi XIII DPR RI akan rapat bersama Komnas HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia berkata, pihaknya akan mendalami kebutuhan mitra Komisi XIII DPR RI.
"Besok kita cek ombak kebutuhan beliau apa sih, tapi kan tugas kita DPR ini kan pengawas sebagai mitra kerja yang menetapkan anggaran. Kita tanya kebutuhan beliau," katanya. (M-4)
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved