Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Kamis (31/10).
"Besok jam 10 insya Allah Pak Natalius Pigai (rapat dengan Komisi XIII DPR RI)," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Willy mengaku pihaknya tak hanya mendalami soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran hingga Rp2 triliun. Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Willy mengatakan pihaknya akan mendalami bagaimana tugas dan fungsi Kementerian HAM agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Tentu tugas kita lebih dalam, kalau hanya merespons hal yang sensasional kita juga melihat kelembagaan ini baru, kita harus melihat strukturisasinya, bagaimana tupoksinya, supaya tidak overlapping dengan Komnas HAM maka kami undang mereka pagi," kata Willy.
Selain itu, kata Willy, Komisi XIII DPR RI akan rapat bersama Komnas HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia berkata, pihaknya akan mendalami kebutuhan mitra Komisi XIII DPR RI.
"Besok kita cek ombak kebutuhan beliau apa sih, tapi kan tugas kita DPR ini kan pengawas sebagai mitra kerja yang menetapkan anggaran. Kita tanya kebutuhan beliau," katanya. (M-4)
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved