Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Kamis (31/10).
"Besok jam 10 insya Allah Pak Natalius Pigai (rapat dengan Komisi XIII DPR RI)," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Willy mengaku pihaknya tak hanya mendalami soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran hingga Rp2 triliun. Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Willy mengatakan pihaknya akan mendalami bagaimana tugas dan fungsi Kementerian HAM agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Tentu tugas kita lebih dalam, kalau hanya merespons hal yang sensasional kita juga melihat kelembagaan ini baru, kita harus melihat strukturisasinya, bagaimana tupoksinya, supaya tidak overlapping dengan Komnas HAM maka kami undang mereka pagi," kata Willy.
Selain itu, kata Willy, Komisi XIII DPR RI akan rapat bersama Komnas HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia berkata, pihaknya akan mendalami kebutuhan mitra Komisi XIII DPR RI.
"Besok kita cek ombak kebutuhan beliau apa sih, tapi kan tugas kita DPR ini kan pengawas sebagai mitra kerja yang menetapkan anggaran. Kita tanya kebutuhan beliau," katanya. (M-4)
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved