Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Kamis (31/10).
"Besok jam 10 insya Allah Pak Natalius Pigai (rapat dengan Komisi XIII DPR RI)," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
Willy mengaku pihaknya tak hanya mendalami soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran hingga Rp2 triliun. Sebelumnya Pigai menyatakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Willy mengatakan pihaknya akan mendalami bagaimana tugas dan fungsi Kementerian HAM agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Tentu tugas kita lebih dalam, kalau hanya merespons hal yang sensasional kita juga melihat kelembagaan ini baru, kita harus melihat strukturisasinya, bagaimana tupoksinya, supaya tidak overlapping dengan Komnas HAM maka kami undang mereka pagi," kata Willy.
Selain itu, kata Willy, Komisi XIII DPR RI akan rapat bersama Komnas HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia berkata, pihaknya akan mendalami kebutuhan mitra Komisi XIII DPR RI.
"Besok kita cek ombak kebutuhan beliau apa sih, tapi kan tugas kita DPR ini kan pengawas sebagai mitra kerja yang menetapkan anggaran. Kita tanya kebutuhan beliau," katanya. (M-4)
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved