Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Hak Asasi (HAM), Natalius Pigai mengatakan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia dalam kondisi baik khususnya pada masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengklaim saat ini Indonesia mengalami surplus demokrasi.
“Jadi Kalau dilihat dari iklim demokrasi menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia, khususnya dalam kepemimpinan paling tidak 4,5 bulan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Pigai kepada awak Media di Gedung Kementerian HAM pada Selasa (11/3).
Menurutnya, pemerintahan Prabowo sangat menghargai kebebasan sipil dan berdemokrasi. Hal itu kata Pigai, dibuktikan dengan tidak adanya penangkapan aktivis maupun wartawan media. Menurutnya peran media sebagai salah satu dari pilar demokrasi penting untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan.
“Di bulan yang memasuki keempat ini, belum ada aktivis yang minimal ditangkap oleh pemegang otoritas dan pemerintah karena delik hate speech. Dan belum ada wartawan yang ditangkap kan, kita ini surplus demokrasi. Belum ada kan wartawan yang diteror?” ujar Pigai.
Mantan komisioner Komnas HAM itu mengatakan pihaknya akan menjamin kebebasan sipil selama masih dalam koridor hukum yang berlaku. Ia juga memastikan akan pasang badan membela hak wartawan apabila ada yang terkena intimidasi dan teror saat menjalankan tugasnya.
“Kalau ada yang diteror, kasih tahu saya. Penerornya akan kami ingatkan karena demokrasi itu bernyawa. Nyawa bernegara itu ada di demokrasi, karena itu demokrasi akan kita jaga paling tidak selama kepemimpinan Prabowo,” tegasnya.
Selain itu, Pigai mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo sangat menghargai perbedaan pendapat dan kritik. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari sikap pemerintah yang responsif dan turun aktif dalam menanggapi berbagai isu di masyarakat.
“Ketika ada aktivis yang protes terkait dengan beberapa peristiwa, pemerintah ikut turun tangan. Kemarin Suka Tani direpresi, kementerian HAM turun tangan dan dibebaskan tak ada represi. Ketika demonstrasi Indonesia Gelap, Menteri Sekretaris Presiden diminta oleh Prabowo untuk bertemu dan bicara oleh demonstran,” tuturnya.
Pigai juga akan memastikan bahwa kebebasan sipil terus berjalan selama pemerintahan Prabowo. Menurutnya, saat ini masyarakat sipil bisa menyatakan berbagai pendapat di media sosial tanpa ada tekanan atau represi dari pemerintah.
“Hari ini setiap hari, semua media dan kelompok-kelompok sipil dan pengguna media sosial, masyarakat bisa mengucapkan apa saja dan dapat menyatakan pikiran dan perasaan secara terbuka di Indonesia,” ujarnya. (Dev/P-3)
Selain Thailand, dia juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kick off pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama para pakar
TPKB mengecam sikap Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta terkait perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu yang menjadi lokasi retret remaja Kristen.
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban dalam kasus Cidahu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved