Kemen HAM : Kelas HAM hingga Anugerah Jurnalistik untuk Wartawan

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis, mulai dari kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan program tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Pihaknya ingin melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.

Hal itu disampaikan Pigai saat acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11/3).

Baca juga : KemenHAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM Ke Pemkab Lombok Barat

“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” kata Pigai.

Selain program pelatihan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi tersebut.

“Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujarnya.

Baca juga : Usman Hamid soal Tantangan Debat Pigai: Bagus untuk Publik

Pigai menjelaskan kementeriannya selama ini memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan penyuluhan HAM kepada masyarakat. Program tersebut nantinya juga akan melibatkan jurnalis dan komunitas media.

Menurut dia, jurnalis yang mengikuti pelatihan berpeluang memperoleh sertifikasi sehingga dapat terlibat dalam kegiatan edukasi HAM di berbagai komunitas.

“Begitu setelah dididik, kita kasih sertifikasi. Bapak, Ibu pekerja media bisa menyampaikan, bisa mengajar hak asasi manusia di komunitas jurnalis. Itu kami Kementerian HAM punya, siap men-support. Bisa individu, bisa komunitas,” kata Pigai.

Ia menilai kolaborasi dengan media menjadi kunci dalam membangun kesadaran publik terkait isu HAM di Indonesia. Selama ini hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak, padahal keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.

“Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” ujar Pigai.

Menurutnya, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik.

“Pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” katanya. (Far/P-3)