Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) akan memberikan pendidikan tentang kesadaran HAM kepada 44 ribu narapidana yang bakal menerima amnesti. Hal itu menjadi salah satu program yang bakal difokuskan oleh Kementerian HAM selama 2025.
Demikian disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai usai membuka Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 bertajuk Penguatan Pondasi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di Jakarta, Rabu (22/1).
Pigai mengatakan, pihaknya menyiapkan beragam program untuk dilaksanakan tahun ini. Pendidikan HAM kepada 44 ribu narapidana calon penerima amnesti, sambungnya, hanya salah satu bagian dari program utama Kementerian HAM, yakni mainstreaming atau pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah yang menyasar 1 juta orang.
"Kita targetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti, dan hari ini saya sudah luncurkan," terang Pigai.
"Setelah itu nanti kita juga targetkan 275 ribu masyarakat warga sipil yang kemungkinan akan menjadi frontliner dalam pembangunan kesadaran masyarakat," sambungnya.
Selain itu, Pigai juga mengatakan bahwa pengarusutamaan HAM juga akan dilakukan di sektor swasta. Ia menyebut, rapat koordinasi dilakukan setelah Kementerian HAM menyelesaikan seluruh infrastruktur kantor, sarana prasarana, serta kelengkapan pegawai yang totalnya mencapai 1.082 orang.
(Tri/I-2)
PRANCIS membuka penyelidikan kriminal atas kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang terjadi bulan lalu
Amnesty International dan lebih dari 200 organisasi non-pemerintah lainnya menyerukan embargo senjata global terhadap Myanmar,
Sekitar 7 ribu demonstran dari sayap kanan berkumpul di luar kantor PM Spanyol Pedro Sanchez memprotes RUU yang memberikan amnesti kepada separatis Catalan.
SEORANG pengguna X menuding Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak ingin konflik dengan Rusia berakhir.
Laporan berbagai organisasi seperti Wahid Institute, Maarif Institute, dan Setara Institute memperlihatkan kemunduran Indonesia dalam kebebasan beragama.
Indonesia menolak resolusi pelaksaan The Responsibility to Protect (R2P) dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar Selasa (18/5) waktu New York, Amerika Serikat.
Berdasarkan data BPS 2022, yang dikutip Natalius, DKI Jakarta berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen, yaitu dari 4,69 persen pada 2020 menjadi 4,67 pada 2021.
Aktivis HAM Natalius Pigai jawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal politik identitas
Pigai selain menemui anak-anak korban perang juga bertemu dengan otoritas Ukraina seperti Ombudsman Anak dan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Rangkaian kegiatan para utusan terkait pemakaman Paus Fransiskus difasilitasi penuh oleh staf Kementerian Sekretariat Negara.
“KPK mesti terbuka sampaikan posisi Bupati Timika: Tersangka karena apa? Korupsinya berapa? Siapa yang beri? Apakah tunjuk Kontraktor?"
Natalius mengingatkan pengusutan kasus itu tidak bisa berjalan hanya dengan dalil penegakan hukum semata tetapi perlu juga memahami aspek kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved